Hukum Memilih Pemimpin oleh Orang yang Terganggu Jiwa Menurut Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 dan Siyasah Dusturiyah

Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum orang yang sedang terganggu jiwa atau ingatannya yang memenuhi syarat diberikan hak pilih, sesuai dengan kriteria persyaratan ringan setelah dilakukan pengecekan oleh dokter yang menanganinya. Hal ini tentu saja menimbulkan polemik dan kontroversi dalam masyarakat. Meskipun Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang terkait menyebutkan bahwa orang disabilitas mental mempunyai hak pilih yang sama dengan orang normal lainnya. Tetapi menurut tinjaun siyasah dusturiyah menyatakan sebaliknya bahwa orang dengan disabilitas mental atau ODGJ tidak bisa diberi beban dan tanggung jawab karena pada hakikatnya memilih adalah hak yang harus dipertanggungjawabkan kepada bangsa, negara serta kepada Allah SWT. Ketidakmampuan akalnya tersebut ia tidak dapat mencapai tujuan sebagaimana mestinya, bahkan hal tersebut dapat menimbulkan kesalahan-kesalahan yang fatal. Sehingga orang yang memiliki gangguan jiwa tidak memiliki hak untuk memilih. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pandangan siyasah dusturiyah tentang pemilih ODGJ dalam pemilu, untuk mengetahui dampak hukum terhadap pelaksanaan pemilu yang diikuti oleh ODGJ serta untuk mengetahui pandangan hukum Islam tentang pelaksanaan pemilu yang diikuti oleh ODGJ. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif menggunakan metode deskriptif analisis. Data dikumpulkan melalui teknik studi kepustakaan. Hasil riset membuktikan bahwa Undang-undang Nomor 7
Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum orang yang sedang terganggu jiwa atau ingatannya diberikan hak pilih bertentangan dengan Siyasah Dusturiyah.