Strategi Pemerintah Kota Banda Aceh dalam Mempertahankan Perolehan Adipura

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Sesuai dengan tugas yang tercantum dalam Peraturan Presiden (Perpres) tersebut, Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (selanjutnya disebut KLHK) sudah seharusnya turut andil mengeluarkan program-program dan kebijakan-kebijakan dalam pengelolaan lingkungan hidup, dan menekan permasalahan-permasalahan lingkungan hidup. Diantara program-program KLHK dalam pengelolaan lingkungan hidup adalah Adipura. Adipura adalah penghargaan yang diberikan kepada kabupaten/kota dengan pengelolaan sampah terbaik dan lingkungan kota terbersih setiap tahunnya. Kota Banda Aceh telah 9 kali menerima penghargaan Adipura, terhitung sejak tahun 1995, 1996, 2009, 2010, 2012, 2013, 2014, 2016 dan 2017. Keberhasilan meraih Adipura tidak terlepas dari upaya pemerintah dalam menciptakan lingkungan bersih dan indah pada titik pantau Adipura yang telah ditentukan oleh kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutan (KLHK). Tujuan penelitian ini dilakukan adalah untuk mengetahui strategi Pemerintah Kota Banda Aceh dalam mempertahankan perolehan Adipura, serta apa saja hambatan dan tantangan yang dihadapi. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan institusional. Kesimpulan dari penelitian ini adalah, Pemerintah Kota Banda Aceh dalam mempertahankan perolehan Adipura fokus pada dua indikator penilaian Adipura, yaitu indikator fisik dan indikator non-fisik. Indikator fisik dipenuhi dengan cara maksimalisasi pengelolaan lingkungan, dengan terus berupaya agar lingkungan kota tetap bersih dan teduh tidak hanya pada saat penilaian Adipura. Sedangkan untuk memenuhi penilaian non-fisik pemerintah fokus melengkapi dokumen-dokumen yang dibutuhkan, seperti jakstrada (kebijakan dan strategi daerah dalam pengelolaan sampah), laporan-laporan serta melahirkan produk-produk hukum yang dibutuhkan.