Pemidanaan Adat Gayo Terhadap Tindak Pidana Pengeroyokan Perspektif Hukum Pidana Islam (Studi Kasus Di Kecamatan Lut Tawar Kab. Aceh Tengah)

Tujuan skripsi ini adalah untuk menjawab pertanyaan penelitian. Pertama, apa alasan masyarakat tidak menyelesaikan kasus di ranah kepolisian di Kecamatan Lut Tawar? Kedua, bagaimana bentuk-bentuk sanksi adat Gayo terhadap tindak pidana pengeroyokan di Kec. Lut Tawar? Dan Ketiga, bagaimana tinjauan teori ‘uqu>bah terhadap pemidanaan adat Gayo dalam tindak pidana pengeroyokan di Kec. Lut Tawar? Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dan yuridis empiris, sumber data penelitian ini adalah data lapangan (field research) dan kepustakaan (library research). Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Pertama, alasan masyarakat tidak menyelesaikan kasus di ranah kepolisian di Kec. Lut Tawar yakni peradilan adat merupakan peradilan perdamaian, penyelesaian menggunakan peradilan adat tidak menimbulkan rasa dendam, eratnya rasa kekeluargaan antar masyarakat, peradilan adat dinilai lebih adil dalam menyelesaikan perkara, dan proses penyelesaian hukum adat dinilai lebih mudah. Kedua, bentuk-bentuk sanksi adat Gayo terhadap tindak pidana pengeroyokan di kampung Toweren Toa, kampung Hakim Bale Bujang, dan kampung Kenawat adalah memotong satu ekor kambing apabila luka yang ditimbulkan akibat perbuatan berada pada bagian leher ke atas dan memotong ayam untuk luka bagian tubuh leher ke bawah,juga membayar denda sebagai bentuk biaya pengobatan korban untuk jumlah yang ditentukan berdasarkan kesepakatan. Ketiga, pemidanaan adat Gayo terhadap tindak pidana pengeroyokan tidak sesuai dengan ‘uqubah diyat dalam konsep hukum pidana Islam karena sanksinya lebih ringan. Namun pemidanaan adat Gayo terhadap tindak pidana pengeroyokan sesuai dengan ‘uqubah ta’zir yang sanksinya ditentukan oleh Ulil Amri atau pemimpin.