Kebijakan Pemerintah Kota Banda Aceh Dalam Penanganan Dampak Pandemi Bagi Ahli Pijat Tunanetra.

Pandemi Covid-19 merupakan suatu bencana non alam yang terjadi seluruh dunia, tak terkecuali dengan negara Indonesia. Pandemi Covid-19 tersebut juga merambat ke Provinsi Aceh, khususnya Banda Aceh. Semua daerah yang terdampak Covid-19 diberlakukan physical distancing. Implikasi yang terjadi akibat pandemi Covid-19 mencangkup seluruh aspek masyarakat, seperti ekonomi dan sosial. Penyandang disabilitas yang bekerja sebagai Ahli Pijat Tunanetra terpaksa menganggur akibat pandemi Covid-19 ini, disebabkan oleh pekerjaan mereka yang selalu bersentuhan dengan pasiennya ketika melakukan prosesi pijat. Dimasa pandemi tentu sangat sulit bagi Ahli Pijat Tunanetra yang bekerja di sektor informal ini dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarga mereka. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengenai kebijakan pemerintah Kota Banda Aceh dalam penanganan dampak pandemi bagi ahli pijat tunanetra dan melihat faktor pendukung serta penghambat daripada implementasi kebijakan tersebut. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif. Adapun metode pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data dalam penelitian ini meliputi reduksi data, display data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Pemerintah Kota Banda Aceh telah memberikan bantuan kepada Ahli Pijat Tunanetra di masa pandemi Covid-19, bantuan tersebut berupa uang tunai sebesar Rp 1.000.000 di tahun 2019, uang tunai sejumlah Rp 4.000.000 di tahun 2020 dan uang tunai sejumlah Rp 1.000.000 di tahun 2021 serta bantuan non tunai dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2022, seperti bantuan daging megang, sirup, kain sarung dan daging qurban ketika lebaran. Adapun faktor pendukung dalam pelaksanaan kebijakan ini adalah komunikasi para implementator yang cukup bagus, serta kerjasama yang baik antara pemerintah dan penerima manfaat. Faktor penghambat dalam pelaksanaan kebijakan ini adalah keterbatasan anggaran dari Pemerintah Kota Banda Aceh dan kekurangan jumlah personil di lapangan. Rekomendasi peneliti pada penelitian ini adalah agar Pemerintah Kota Banda Aceh mempersiapkan upaya pemberdayaan bagi para Ahli Pijat Tunanetra pasca pandemi.