Sistem Hukum Penyelengaraan Pemerintahan Daerah

Hukum Pemerintahan Daerah (gagasan konstruksi pembangunan sistem hukum pemerintahan di daerah) merupakan suatu pengetahuan hukum yang mempelajari tentang landasan pemikiran pelaksanaan otonomi daerah, sejarah otonomi daerah, asas-asas pemerintahan daerah, pembagian urusan pemerintahan, produk hukum daerah, struktur penyelenggaran pemerintahan daerah, mekanisme penyelengaraan pemerintahan daerah, kebijakan politik dalam otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pemerintahan khusus dan istimewa, serta aturan-aturan hukum terkait tata kelola dan tata laksana pemerintahan daerah. Hukum pemerintahan daerah dari sisi kajian keilmuan hukum perlu didahului oleh pendekatan pendefinisian , agar tidak terjebak dalam kajian-kajian Ilmu Politik ataukajian Ilmu Pemerintahan, meskipun pendekatan terhadap pemerintahan daerah dari sudut Ilmu Hukum memerlukan bantuan kajian dari bidang ilmu lain. Buku sistem hukum penyelenggaran pemerintahan daerah ini, berorientasi pada transpormasi pengetahuan hukum secara sistematis dan terstruktur, serta dapat menjadi pagangan dan sumber bacaan bagi mahasiswa (i), di bidang ilmu hukum, khususnya bidang hukum tata Negara di perguruan tinggi. Buku ini juga relevan untuk dibaca dikalangan umum, praktisi, pemerhati hukum serta pihak pemerintahan yang nantinya dapat bermamfaat bagi khalayak.