Pengangkatan Anak Tanpa Penetapan Pengadilan Ditinjau Menurut Hukum Adat dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (Studi Kasus Di Tapaktuan Aceh Selatan)

Pengangkatan anak adalah memindahkan kedudukan hukum sang anak dari orang tua kandung ke orang tua angkatnya. Proses pengangkatan anak di Indonesia sudah diatur di dalam UU No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak serta PP No 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak. Namun, pada praktiknya masih banyak pengangkatan anak yang dilakukan oleh masyarakat belum sesuai dengan peraturan. Permasalahan yang diteliti dalam skripsi ini adalah bagaimana proses pengangkatan anak di Kecamatan Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan dan bagaimana dampak pengangkatan anak tanpa penetapan pengadilan ditinjau menurut hukum adat dan uu perlindungan anak. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan yuridis-empiris yaitu mengkaji peraturan yang menjadi landasan serta melihat penerapan peraturan tersebut di dalam kehidupan masyarakat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pengangkatan anak di Kecamatan Tapaktuan hanya melalui proses kesepakatan secara lisan antara orang tua angkat dengan orang tua kandung anak tanpa melalui penetapan pengadilan dengan faktor belum memiliki keturunan, juga faktor ekonomi keluarga kandung menimbulkan rasa iba untuk mengangkat anak tersebut, anak angkat juga diposisikan sebagai anak kandung walaupun tidak diputuskan hubungan dengan orang tua kandungnya. Secara hukum adat proses pengangkatan anak yang dilakukan oleh masyarakat tapaktuan sudah sesuai dengan adat/kebiasaan. Namun berdasarkan peraturaan perundang-undangan, proses pengangkatan anak tersebut belum sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kesimpulan penelitian ini adalah belum sesuainya proses pengangkatan anak di Kecamatan Tapaktuan yaitu tidak melalui proses penetapan pengadilan.