Aktualisasi Musyawarah Dan Demokrasi Dalam Sistem Pemerintahan Islam (Studi Pemikiran Raghib Al-Sirjani)

Banyak tokoh muslim yang menyamakan konsep musyawarah atau syura dengan demokrasi, atau paling sedikit ada kesamaan antara keduanya. Namun pendapat yang berbeda justru dikemukakan Raghib al-Sirjani, menyatakan musyawarah dalam Islam tidak sama dengan demokrasi yang didengungkan oleh negara Barat. Adapun rumusan masalahnya yaitu bagaimana pendapat Raghib al-Sirjani tentang aktualisasi konsep musyawarah dan demokrasi dalam sistem pemerintahan Islam?, Bagaimana relevansi konsep musyawarah dan demokrasi menurut Raghib As-Sirjani dilihat dalam konteks kekinian? Adapun jenis penelitian ini adalah deksriptif-analisis. Hasil penelitian bahwa menurut Raghib Al-Sirjani, aktualisasi konsep musyawarah dalam sistem politik dan pemerintahan tercakup dalam tiga bidang. Pertama, dalam konteks pencalonan dan pemilihan pemimpin oleh suatu lembaga syura. Kedua, dalam konteks pembuatan kebijakan publik public policy, musyawarah digunakan untuk menemukan solusi yang terbaik. Ketiga, dalam konteks penyelesaian urusan umat, pejabat negara melakukan musyawarah sebagai cara ideal menyelesaikan masalah masyarakat. Dalam kaitannya dengan konsep demokrasi, Raghib Al-Sirjani memandang adanya perbedaan mendasar antara konsep musyawarah dalam Islam dengan konsep demokrasi. Pelaksanaan musyawarah ini adalah Alquran dan hadis, sementara itu dalam demokrasi, dasar filosofinya lebih kepada kepentingan manusia, tanpa ada keterikatan dengan ketentuan agama (Islam). Konsep musyawarah dalam pendapat Raghib Al-Sirjani secara prinsip tidak relevan dengan sistem demokrasi di negara modern saat ini. Adapun dalam konteks demokrasi saat ini, keputusan demokrasi menyalahi nilai hukum Islam akan terbuka, keputusan yang diambil dalam sistem demokrasi lebih memilih pendapat yang terbanyak, meskipun pendapat itu melanggar ketentuan hukum Islam. Untuk itu konsep musyawarah tidak relevan dengan konteks negara yang tidak menganut konstitusi Islam.