Peran Pemerintah Dalam Menangani Tindak Pidana Pertambangan Ilegal Galian C Menurut UU Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan Hukum Islam (Studi Kasus Pada Aktivitas Galian C di Gampong Neuheun Aceh Besar)

Shalahuddin, 180104079 (2023) Peran Pemerintah Dalam Menangani Tindak Pidana Pertambangan Ilegal Galian C Menurut UU Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan Hukum Islam (Studi Kasus Pada Aktivitas Galian C di Gampong Neuheun Aceh Besar). Other thesis, UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

[thumbnail of Peran Pemerintah Dalam Menangani Tindak Pidana Pertambangan Ilegal Galian C Menurut UU Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan Hukum Islam (Studi Kasus Pada Aktivitas Galian C di Gampong Neuheun Aceh Besar)] Text (Peran Pemerintah Dalam Menangani Tindak Pidana Pertambangan Ilegal Galian C Menurut UU Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan Hukum Islam (Studi Kasus Pada Aktivitas Galian C di Gampong Neuheun Aceh Besar))
Shalahuddin, 180104079. FSH, HPI, 082210943571.pdf - Published Version
Available under License Creative Commons Attribution.

Download (3MB)

Abstract

Kegiatan pertambangan telah diatur oleh pemerintah, oleh karena itu untuk melakukan Pertambangan harus memperoleh izin agar dapat dipantau dalam pelaksanaan kegiatan penambangannya. Namun, masih ada saja pihak yang melanggar peraturan ini dengan melakukan kegiatan penambangan ilegal, seperti aktivitas galian C yang ditemui di Gampong Neuheun Kabupaten Aceh Besar. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sistem pemberian izin tambang Galian C di Aceh Besar, peran pemerintah dalam menangani tindak pidana pertambangan ilegal Galian C menurut UU Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara di Gampong Neuheun Aceh Besar dan Tinjauan hukum Islam terhadap tindak pidana pertambangan ilegal Galian C di Gampong Neuheun Aceh Besar. Penelitian ini menggunakan metode lapangan dengan pendekatan Yuridis dan jenis penelitian hukum Empiris. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, dokumentasi dan studi pustaka. Hasil penelitian diketahui bahwa sistem pemberian izin tambang Galian C di Aceh Besar dapat dilakukan dengan Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang bersifat eksplorasi dan Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang bersifat operasi produksi. Peran pemerintah dalam menangani tidak pidana pertambangan ilegal Galian C menurut UU Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara di Gampong Neuheun Aceh Besar antara lain mengadakan sosialisasi, menyusun peraturan pertambangan, melakukan penegakan hukum, melakukan pengawasan dan penutupan aktivitas Galian C yang ada di Gampong Neuheun Kabupaten Aceh Besar. Tinjauan hukum Islam terhadap tindak pidana pertambangan ilegal Galian C di Gampong Neuheun Aceh Besar merupakan perbuatan yang dilarang. Hal ini dikarenakan aktivitas tersebut dapat memuzaratkan orang banyak sebagai akibat kerusakan lingkungan pergunungan yang dapat mengakibatkan longsor, banjir dan pencemaran udara di sepanjang jalan angkutan hasil galian C.

Item Type: Thesis (Other)
Uncontrolled Keywords: Peran pemerintah, Pertambangan Ilegal, Galian C
Subjects: 200 Religion (Agama) > 297 Islam > 2X4 Fiqih
Divisions: Fakultas Syariah dan Hukum > S1 Pidana Islam
Depositing User: Shalahuddin Shalahuddin
Date Deposited: 30 Mar 2023 02:12
Last Modified: 30 Mar 2023 02:12
URI: https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/27745

Actions (login required)

View Item
View Item