Peran Lembaga Wali Nanggroe dalam Membina Kehidupan Adat Aceh

Undang-Undang Pemerintah Aceh Nomor 11 Tahun 2006 telah menetapkan Lembaga Wali Nanggroe sebagai lembaga kepemimpinan adat yang berwenang membina kehidupan adat Aceh. Penelitian ini bertujuan menganalisis peran Lembaga Wali Nanggroe dalam membina kehidupan adat Aceh. Tesis ini menggunakan pendekatan kualitatif, dimana analisisnya tidak menggunakan prosedur statistik, serta juga dianggap dapat menangkap secara mendetil setiap perasaan, laku dan pengalaman informan. Penelitian ini menggunakan tehnik pengumpulan data primer dan sekunder. Data primer didapatkan dengan melakukan wawancara mendalam dengan informan kunci. Pengumpulan data sekunder dilakukan melalui buku-buku, jurnal ilmiah, pernyataan sikap, media massa maupun dokumen organisasi. Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris yang berupaya menganalisis dan mengungkapkan bekerjanya hukum dalam keberlakuannya. Dengan menggunakan metode content analysis (analisis isi). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa konsepsi adat yang terdapat di dalam UUPA berbeda dengan rumusan adat yang ada dalam Qanun Nomor 8 Tahun 2012, dan Qanun Nomor 9 Tahun 2013 serta Qanun Nomor 10 Tahun 2019 sebagai qanun perubahan pertama dan kedua atas Qanun Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Lembaga Wali Nanggroe. Dalam UUPA, adat cenderung dianggap sebagai tradisi dan kebiasaan lokal suatu komunitas masyarakat. Sementara di dalam Qanun Lembaga Wali Nanggroe, adat diletakkan sebagai sebuah sistem yang mengatur nyaris seluruh peradaban Aceh, mulai dari politik, hukum dan ekonomi. Keberadaan Wali Nanggroe selaku ketua majelis tuha peuet Partai Aceh telah melanggar ketentuan yang diatur dalam UUPA dan Qanun tentang Lembaga Wali Nanggroe, dimana secara undang-undang kedudukan Wali Nanggroe harus independen dari kepentingan politik. Lembaga Wali Nanggroe sejauh ini tidak bisa berperan secara optimal untuk membina kembali kehidupan adat Aceh, dikarenakan nihilnya visi dan konsepsi tentang kontruksi adat Aceh, naik turunnya hubungan Wali Nanggroe dengan Gubernur Aceh akibat perbedaan partai politik dan pengelolaan anggarannya yang kurang professional. Kondisi ini telah berpengaruh terhadap kosongnya kepemimpinan dalam keberlangsungan kehidupan adat Aceh.