Efektifitas Program Bantuan Hukum Bagi Fakir Miskin Di Lembaga Bantuan Hukum Banda Aceh Berdasarkan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 10 Tahun 2019

Pemerintah Aceh dan DPRA telah memperkuat upaya pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin yang tertuang dalam Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2017 tentang Bantuan Hukum. Sedangkan aturan teknis bantuan hukum dijabarkan dalam Peraturan Gubernur Aceh Nomor 10 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Teknis Pemberian Bantuan Hukum Fakir Miskin. Sebagai pendukung pelaksanaan Pergub tersebut, Pemerintah Aceh dalam melakukan upaya perlindungan serta pendampingan bagi masyarakat miskin Aceh yang sedang menghadapi permasalan hukum dibantu oleh Lembaga Bantuan Hukum. Untuk itu, persoalan yang ingin dikaji dalam skripsi ini adalah bagaimana bentuk program bantuan hukum di Lembaga Bantuan Hukum Banda Aceh dan apakah program bantuan hukum bagi masyarakat fakir miskin di lembaga bantuan hukum Banda Aceh sudah sejalan dengan Pergub Aceh Nomor 10 Tahun 2019. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan hukum empiris yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Bentuk program yang dijalankan oleh LBH Banda Aceh memiliki 3 program yakni layanan bantuan hukum, pendidikan hukum dan advokasi kebijakan. Program yang dilaksanakan LBH Banda Aceh sudah sesuai dengan isi Pergub Aceh Nomor 10 Tahun 2019, namun dalam pelaksanaannya ada beberapa isi pergub yang berbeda dengan yang dijalankan. Dalam menjalankan program terdapat beberapa hambatan yakni, kurangnya dana, kurangnya jumlah staf di LBH, berganti-gantinya staf di LBH, aparat penegak hukum memandang klien LBH sebelah mata. Dari paparan diatas dapat disimpulkan program bantuan hukum yang di laksanakan oleh LBH Banda Aceh sudah efektif namun upaya pemerintah dalam melaksanakan program tersebut belum efektif seperti halnya minimnya anggaran tetap yang diberikan oleh pemerintah terhadap pemberi bantuan hukum.