Tarif Parkir Inap Kendaraan Di Pelabuhan Ulee Lheue dan Disparitas Perlindungan Hukumnya Dalam Tinjauan Wadi’ah Bi Al-Ujrah

Tarif Parkir merupakan retribusi atas penggunaan lahan parkir yang ditetapkan oleh pemerintah berdasarkan UU tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Tarif parkir salah satunya dipengaruhi oleh fasiltas yang diberikan otoritas pelabuhan dan besarnya penetapan tarif parkir ditentukan dengan jenis fasilitas yang digunakan oleh pemilik kendaraan, sehingga adanya perbedaan tarif parkir kendaraan di dalam dan diluar hanggar yang diperlukan perlindungan hukumnya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tentang perlindungan hukum terhadap kendaraan yang diparkirkan didalam dan diluar hangggar, penetapan tarif parkir inap didalam dan diluar hangar, disparitas hukumnya dan tinjauan akad wadia’ah bil ujrah terhadap kendaraan yang diinapkan di wilayah otoritas pelabuhan Ulee Lheue. Adapun objek penelitian dalam kajian ini adalah pelabuhan Ulee Lheue, dengan teknik pengumpulan data dilakukan dengan 3 macam cara yaitu: 1) observasi; 2) wawancara; 3) dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh hasil bahwa: Pertama perlindungan hukum terhadap kendaraan didalam dan diluar hanggar yang dijalankan oleh pihak otoritas pelabuhan Ulee Lheue memiliki perbedaan, yang berdasarkan pada fasilitas dan pertanggung jawaban keamanan yang diberikan pihak otoritas pelabuhan terhadap kendaraan. Kedua penetapan tarif parkir inap baik didalam dan diluar hanggar yang dilakukan oleh pihak otoritas pelabuhan Ulee Lheue telah sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku dan disparitas hukumnya berbeda antara kendaraan yang didalam dan diluar hanggar. Ketiga tinjauan akad Wadi’ah Bi Al-Ujrah terhadap parkir kendaraan yang diinapkan di wilayah otoritas pelabuhan Ulee Lheue telah sesuai dengan konsep barang titipan yang dikenakan upah didalam akad Wadi’ah Bi Al-Ujrah karena syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh orang yang menitipkan sudah memenuhi syarat dan rukun, sehingga bisa dikatakan perjanjian tersebut merupakan perjanjian yang sah.