Implementasi Hukum Jinayat di Aceh: Kesadaran, Kepatuhan, dan Evektifitas

Secara sosiologis, masyarakat Aceh telah melaksanakan Syariat Islam sejak masa Kerajaan Aceh (1507-1903). Kedatangan Belanda ke Nusantara dan Aceh menjadikan pelaksanaan Syariat Islam tergerus dalam berbagai bidang, termasuk hukum pidana/jinayat. Kondisi ini bertahan sampai terbitnya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh yang mengizinkan Aceh melaksanakan Syariat Islam secara kaffah. Undang-undang ini melahirkan antara lain Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Dalam implementasinya, masyarakat Aceh melaksanakannya dengan kesadaran yang sifatnya emosional, bukan rasional, sehingga seringkali merusak tujuan dari hukum itu sendiri. Penulis berusaha menawarkan kesadaran baru yang dibentuk melalui internalisasi.