Poligami Sebagai Alasan Cerai Gugat (Analisis Putusan Mahkamah Syari’ah Sigli Nomor 4/ Pdt.G/2021/Ms.Sgi Dilihat Menurut Teori Maslahah)

Penelitian ini dilatarbelakangi karena adanya kasus di Mahkamah Syar’iyah Sigli nomor 4/Pdt.G/2021/Ms.Sgi tentang istri yang menggugat cerai suami yang berpoligami. Istri menggugat cerai suami karena suaminya sudah menikah lagi dengan perempuan lain tanpa sepengetahuan dan tanpa izin dari istri pertama. Pernikahan antara penggugat dan tergugat setelah lima tahun tidak harmonis lagi, sering terjadi permasalahan dalam rumah tangga dan suami tidak bertanggung jawab lagi terhadap istri, penggugat dan tergugat masih dalam ikatan perkawinan, penggugat dan tergugat sudah pisah rumah sejak april 2020, pada saat itu juga suami sudah menikah dengan perempuan lain. Oleh karena itu peneliti ingin melakukan penelitian lebih lanjut mengenai bagaimana putusan dan dasar pertimbangan hukum Majelis Hakim Mahkamah Syar’iyah Sigli dalam perkara nomor 4/Pdt.G/2021/Ms.Sgi tentang cerai gugat disebabkan suami berpoligami serta bagaimana putusan dan dasar pertimbangan hukumnya Majelis Hakim Mahkamah Syar’iyah sigli tersebut dilihat menurut teori maslah. Hasil penelitian ini adalah dasar hukum pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Syar’iyah Sigli mengabulkan gugatan penggugat mengenai cerai gugat adalah karena pernikahan antara penggugat dan tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, sering terjadi pertengkaran dalam rumah tangga dan sering terjadi percecokan, tergugat juga sudah menikah lagi atau berpoligami dengan perempuan lain tanpa sepengetahun penggugat. Dalam kaitannya dengan maslahah bagi penggugat yaitu penerapannya memakai Maslahah al-Daruriyah.
suami istri harus hidup rukun, saling menyanyangi dan mengasihi sedangkan istri merasakan terluka dalam rumah tangga karena pernikahan penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan percecokan dan tidak bisa dipertahankan lagi, suami juga sudah berpoligami tanpa adanya izin istri, dalam Undang Undang diatur bahwa, apabila suami menikah lagi tanpa izin istri maka Undang-undang mengatur kepada istri untuk bisa mengajukan perceraian ke Mahkamah atau Pengadilan.