Problematika Penegakan Qanun Jinayat di Aceh

Sejak masa pembahasannya di Pemerintah Aceh dan
Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) sampai sekarang
setelah mulai diterapkan pada tahun 2015 Qanun Jinayat banyak
vi
menuai kritik, baik internal (norma-norma atau aturan di
dalamnya) maupun eksternal (penerapannya). Bahkan kritik
tersebut sampai pada tingkat menggugatnya secara formal ke
Mahkamah Agung melalui Yudicial Review (Uji Materi) yang
dilakukan oleh ICJR (Institute for Criminal Justice Reform).
Hasilnya, permohonan tersebut tidak diterima Mahkamah
Agung melalui Putusan Nomor 60P/HUM/2015. Tantangan lain
berasal dari aparatur penegak hukum sendiri (Wilayatul Hisbah,Kepolisian, Kejaksaan, dan Mahkamah Syar`iyah) dan tokoh adat yang memiliki persepsi berbeda-beda tentang Qanun
Jinayat. Hal ini tidak hanya memunculkan variasi penerapan,
tetapi juga sering mengaburkan kepastian hukum yang
dikehendaki oleh sebuah peraturan perundangan