Problematika Penegakan Qanun Jinayat di Aceh

Sejak masa pembahasannya di Pemerintah Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) sampai sekarang setelah mulai diterapkan pada tahun 2015 Qanun Jinayat banyak Vi menuai kritik, baik internal (norma-norma atau aturan di dalamnya) maupun eksternal (penerapannya). Bahkan kritik tersebut sampai pada tingkat menggugatnya secara formal ke Mahkamah Agung melalui Yudicial Review (Uji Materi) yang dilakukan oleh ICJR (Institute for Criminal Justice Reform). Hasilnya, permohonan tersebut tidak diterima Mahkamah Agung melalui Putusan Nomor 60P/HUM/2015. Tantangan lain berasal dari aparatur penegak hukum sendiri (Wilayatul Hisbah, Kepolisian, Kejaksaan, dan Mahkamah Syar`iyah) dan tokoh adat yang memiliki persepsi berbeda-beda tentang Qanun Jinayat. Hal ini tidak hanya memunculkan variasi penerapan, tetapi juga sering mengaburkan kepastian hukum yang dikehendaki oleh sebuah peraturan perundangan