Status Kepemilikan Tanah Bencana Di Kecamatan Simeulue Timur (Studi Komparatif Hukum Nasional, Hukum Adat, dan Hukum Islam)

Sejak Pulau Simeulue dilanda gempa tanggal 28 Maret 2005, permukaan pulau Simeulue yang sebelumnya berada ± 6 meter di bawah permukaan laut naik kembali hingga 4 meter dan saat ini menjadi ± 2 meter di bawah permukaan laut. Karena ketidakjelasan status kepemilikan tanah tersebut, maka pada akhir tahun 2005 masyarakat mulai mengambil alih pengelolaan tanah sebagai tambak perikanan, lahan pertanian dan sebagainya tanpa adanya izin dari pemerintah. Pertanyaannya adalah bagaimana status kepemilikan tanah bencana menurut ketentuan Undang-Undang, Hukum Adat, dan Fikih, bagaimana kebijakan Pemerintah Kabupaten Simeulue atas tanah bencana, dan bagaimana cara memperoleh hak milik atas tanah menurut konsep hukum Indonesia dan Fikih khususnya terhadap tanah bencana. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui status dasar kepemilikan serta kebijakan pemerintah Kabupaten Simeulue terhadap tanah bencanadan untuk mengetahui cara memperoleh hak kepemilikan atas tanah sesuai ketentuan undang-undang, Hukum Adat dan fikih. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif yang berbentuk deskriptif analisis. Hasil dari penelitian ini adalah bahwasannya pemerintah Kabupaten belum memberlakukan peraturan yang tegas serta sosialisasi terkait keberadaan dan status tanah bencana, sehingga masyarakat masih menggarap dan menyatakan kepemilikan atas tanah bencana berlandaskan hukum adat tanpa adanya izin secara resmi dari pemerintah. Penulis menyarankan kepada pemerintah agar melakukan suatu gerakan intensif terkait pendataan dan sosialisasi tanah bencana kepada masyarakat, agar masyarakat lebih terarah dan pemerintah dapat memanfaatkan tanah bencana dalam rangka mensejahterakan ekonomi sosial