Penegakan Hukum Tehadap Pelaku Pembuangan Sampah Sembarangan Menurut Qanun Kota Banda Aceh No 1 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Sampah (Studi pada DLHK3 Kota Banda Aceh)

Perilaku membuang sampah sembarangan sering terlihat di Kota Banda Aceh yang dapat memberikan dampak buruk bagi lingkungan. Oleh karena itu, pemerintah berupaya melakukan penegakan hukum melalui implementasi Qanun Kota Banda Aceh No 1 Tahun 2017. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya penegakan hukum pelaku pembuangan sampah sembarangan di Kota Banda Aceh dan mengetahui kesesuaian prosedur penegakan hukum terhadap pelaku pembuangan sampah sembarangan ditinjau berdasarkan Qanun Kota Banda Aceh Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Sampah. Penelitian ini menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan kualitatif dan jenis penelitian deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan studi pustaka. Hasil penelitian diketahui bahwa upaya penegakan hukum pelaku pembuangan sampah sembarangan oleh DLHK di Kota Banda Aceh dilakukan melalui beberapa langkah, mulai dari penyediaan sarana dan prasarana serta bahan administrasi untuk ditempatkan di beberapa lokasi TPS agar masyarakat membuang sampah pada tempatnya. Kemudian pihak DLHK membentuk tim untuk pengawasan melalui Breafing petugas dengan melibatkan pihak Satpol PP, Kejaksaan dan Pengadilan. Selanjutnya dilakukan patroli lapangan yang disertai razia berupa OTT dan disertai dengan pemberian sanksi pidana kepada pelaku pembuang sampah sembarangan tersebut. Ditinjau berdasarkan Qanun Kota Banda Aceh Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah, maka secara teknis sebagian besar sudah dilakukan sesuai prosedur yang ada seperti penyediaan sarana dan prasarana persampahan, melakukan breafing petugas, melakukan OTT, pemeriksaan hasil patroli, penentuan sanksi dan penyusunan arsip berupa berita Aceh. Namun dalam aspek pelaksaan OTT oleh DLHK tidak lagi berjalan hingga saat ini yang disebabkan keterbatasan anggaran operasional.