Implementasi Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Syariah di Aceh

Semenjak diterbitnya Undang-undang No.11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Aturan ini menandakan Aceh menjadi salah satu Provinsi yang mendapatkan hak istimewa dari pemerintah pusat untuk melaksanakan pemerintahan berlandaskan syariah, Dinas syariat Islam dan Baitul Mal menjadi institusi penting dalam menata pemerintahan berdasarkan syariah. Penataan Baitul Mal didasari atas kerinduan muslimin Aceh mengaktualkan
kembali institusi yang pernah eksis dalam sejarah Islam. Bahkan, kewenangan Baitul Mal ketika itu tak sebatas mengelola harta agama, tapi berfungsi sebagai Kas Negara (Islam). Sedangan keberadaan Dinas Syariat Islam, pemerintah diberi kewenanangan secara legal formal untuk menata pemerintahan dan masyarakat sesuai ketentuan syariat islam secara kaffah, baik dalam hal ibadah, pendidikan, muamalat, syiar (dakwah), hukum
perdata dan juga dalam hal hukum pidana. Buku tata kelola pemerintahan berbasis syariah di Aceh ini mengupas kedua institusi pemerintahan tersebut, baik Baitul Mal maupun Dinas Syariat Islam secara aturan normatif baik aturan, undang-undang dan qanun yang telah dibuat telah mengarahan kapada pemerintahan Syariah. Namun dari segi praktek masih saja terdapatkendala di lapangan. Misalnya, tata kelola pemerintahan
di Baitul Mal masih terdapat konflik regulasi, pelaksanaan
pengelolaan zakat selama ini dianggap bertentangan dengan prinsip syariah yaitu memasukkan Zakat sebagai PAD, secara ketentuan Undang-undang pendistrubusian zakat harus mengikuti mekanisme kebijakan anggaran di daerah dan proses pendistrubusian menyalahi aturan prinsip syariah. Sedangkan pengelolaan pemerintahan di Dinas Syariat Islam, secara ketentuan dan prinsipnya ingin menata pemerintahan sesuai dengan syariat Islam, baik aqidah, ibadah, mu’amalah, akhlak, pendidikan dan dakwah islmiyah. Namun pelaksanaan di lapangan masih saja didapati kendala dan tantangan baik internal maupun
eksternal dalam menata pemerintahan sesuai denngan prinsip syariah