Turnitin:Tatacara Pembuatan Qanun (catatan Terhadap Praktek Pembuatan Qanun Aceh)

Qanun Aceh merupakan peraturan setingkat Perda (Peraturan Daerah)yang mekanisme penyusunannya harus mengacu kepada Undang-Undang No. 10Tahun 2004. Penyusunan qanun Aceh dibentuk dari inisiatif eksekutif atau darikalangan DPRA (Dewan Permusyawaratan Rakyat Aceh) yang selanjutnyadisahkan bersama antara Pemerintah dengan DPRA. Suatu aturan perundang-undangan atau setingkat qanun harus memiliki azas yang meliputi: Kejelasantujuan, kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat, kesesuaian antara jenisdan materi muatan,dapat dilaksanakan, berdayaguna dan berhasilguna, kejelasanrumusan dan keterbukaan. Untuk tercapainya maksud tersebut qanun harus dibuatoleh para ahlinya dengan melibatkan masyarakat. Keterlibatan masyarakatdimaksudkan sebagai bentuk keikutsertaan ruang publik dalam bentuk partisipasi masyarakat. Salah satu bentuk keterlibatan publik adalah pemuatan rancanganqanun di media massa untuk menampung masukan-masukan sehingga mendapatmasukan dari masyarakat secara lebih luas