Dari Warisan Budaya Tak Benda Menuju Warisan Budaya Nasional (Studi Kebijakan Pemerintah di Aceh)

Artikel ini berjudul "Dari Warisan Budaya Tak Benda Menuju Warisan Budaya Nasional". Fokus kajiannya adalah upaya pemerintah kabupaten di Aceh dalam rangka menjadikan warisan budaya tak benda (WBTB) di daerahnya menjadi warisan budaya nasional (Warbudnas). Tujuan kajian ini adalah: pertama, untuk membetahui kebijakan yang telah dibuat oleh Pemerintah Daerah dalam upaya pencatatan WBTB menjadi Warbudnas; kedua, mengetahui kendala-kendala yang dihadapi Pemerintah Daerah di Aceh dalam mewujudkan WBTB menjadi Warbudnas; dan ketiga, mengetahui pandangan masyarakat terhadap upaya menjadikan WBTB menjadi Warbudnas. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif Data penelitian dikumpulkan melalui 4 (empat) metode, yakni observasi, wawancara, diskusi kelompok terpumpun (FGD), dan telaah dokumen. Penelitian dilakukan di 2 (dua) kabupaten, yaitu Kabupaten Bener Meriah dan Kabupaten Pidie Jaya. Penetapan lokasi penelitian didasarkan pada fakta bahwa sampai saat penelitian dilakukan, kedua kebaupaten tersebut belum memiliki satu pun WBTB daerahnya yang telah menjadi Warbudnas. Hasil penelitian menunjukkan kesimpulan sebagai berikut: pertama, Pemerintah Kabupaten/Kota masih belum melakukan inventarisir yang jelas tentang potensi WBTB yang ada di daerah masing-masing. Kedua, Pemerintah Kabupaten/Kota tidak sepenuhnya memahami metode pencatatan dan pengajuan WBTB sehingga tidak ada orang atau lembaga yang ditunjuk seca khusus mengurusnya. Ketiga, dalam perspektif masyarakat, terdapat miskomunikasi antara Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota tentang pihak yang bertanggung jawab dalam pengurusan WBTB. Pihak provinsi dalam hal ini Dinas Kebudayaan dan Pariwisata beranggapan bahwa pihak kabupaten/kota yang menyiapkan segalanya, seperti kajian akademik, pembuatan video, dan dokumen pendukung lain terhadap jenis karya budaya yang akan diusulkan, sementara dinas di provinsi hanya membantu administrasi saja. Sebaliknya, pihak kabupaten-kota merasa provinsi-lahyang menyiapkan segalanya karena merekalahyang seharusnya melakukan penelitian dan pencatatan.