Perempuan Aceh dan Human Security

Tulisan ini memberi tentang qanun syariat Islam di Aceh memberi perlindungan kepada perempuan dan peran negara dalam melindungi perempuan korban kekerasan di Aceh serta solusi yang diberikan negra terhdap kasus-kasus pelanggaran hak-hak perempuan. Istilah human security sebelumnya lebih mengarah membicarakan tentang hubungan antar negara yang dapat diartikan sebagai upaya suatu negara dalam menjaga serta melindungi keamanan negaranya dari serangan atau ancaman pihak lain khususnya berkaitan dengan ancaman militer. Namun belakangan human security sudah menjadi isu penting di era globalisasi artinya tidak lagi hanya menekankan pada keamanan negara, tetapi sudah berkaitan dengan manusia. Human security sudah terfokus pada bidang kekerasan fisik serta pelanggaran HAM ketika konflik terjadi dan semua bentuk ancaman ancaman lain seperti bencana alam atau kemiskinan. Informasi dikumpulkan melalui pendekatan keulitatif dengan observasi, telaah dokumentasi dan wawancara di lapangan diperoleh di Banda Aceh dan Langsa, sebagai analisis ditambah di informasi dari kabupaten lain. Hasil penelitian menunjukkan pada dasrnya negara sudah memberi perlindungan pada warganya seperti yang tertera dalam Undang-undang namun dengan lahirnya qanun syariat Islam dan pelaksanaannya lebih banyak perempuan yang mendapatkan kekerasan sepertia razia busana muslim dan penjelasan khalwat dapat menimbulkan pemahaman yang berbeda-beda tentang kapan berdua-duan menjadi tindak pelanggaran hukum