Hegemoni: Jejak Bahasa Politik Pasca MoU Helsinki

Politisasi bahasa merupakan sesuatu yang lumrah ditemukan pada masa konflik maupun pasca penandatangan MoU Helsinki. Bentuk-bentuk bahasa (kata) yang dipolitisi dan cenderung menakutkan semua orang apabila mendengarkannya seperti bahasa (kata) “diamankan, disekolahkan, separatis, gerakan pengacau keamanan (GPK), Gerakan Aceh Merdeka (GAM), cuak, dan Orang Tak Dikenal (OTK)”. Beberapa kata tersebut merupakan bahasa yang sangat menghegemoni bagi siapapun di Aceh pada saat itu. Pasca konflik dan MoU Helsinki beberapa istilah di atas sudah jarang terdengar, namun belakangan ini ada beberapa bentuk istilah baru untuk menunjukkan kepada pelaku tindak teror, intimidasi dan tindak kekerasan. Istilah tersebut seperti 'Orang yang Belum Terinditifikasi’ (OBT), Orang Tak Bertanggungjawab (OTB) dan 'Pelaku yang Belum Terindentifikasi’ (PBT). Munculnya istilah-istilah tersebut adalah betapa bahasa telah dieksploitasi sedemikian rupa untuk kepentingan politik segelintir orang atau kelompok agar semua orang tidak perlu lagi berpikir kritis. Hegemoni melalui bahasa telah terjadi sedemikian rupa di Aceh pasca MoU Helsinki. Sikap hegemoni lebih banyak dikonstruksikan oleh para pejabat dan mantan pejabat serta para politisi di tengah-tengah masyarakat. Mereka tidak tanggung- tanggung mengeluarkan kata-kata yang dapat menyakiti perasaan orang lain, malah ada di antara mereka yang bersikap kasar terhadap lawan politiknya, sikap hegemoni tercermin melalui tindak kekerasan, teror, intimidasi serta pembunuhan yang terjadi pada banyak tempat di Aceh menjelang pemilukada maupun pasca pemilukada. Bahasa-bahasa yang cenderung menghegemoni sepatutnya diminimalisir diucapkan, karena akan merusak damai yang sudah ada. Dan sangat berbahaya apabila kata-kata yang sifatnya hegemonik diucapkan oleh orang-orang terhormat (pejabat, ketua partai ataupun tokoh masyarakat). Sebab kata-kata tersebut akan terekonstruksi dengan cepat di tengah-tengah masyarakat. Demikian juga dengan media massa, karena pengaruh media massa sangat besar bagi masyarakat. Penggunaan istilah OTK, OTB, PBT kepada pelaku teror dan intimidasi hendaknya di ubah dalam bahasa yang lain agar masyarakat tidak merasa ketakutan dengan istilah-istilah tersebut.