Hak Warga Negara Dalam Menentukan Pelayanan Kesehatan Bagi Dirinya Sendiri Dan Kaitannya Dengan Kewajiban Vaksinasi Covid-19(Analisis Yuridis Terhadap Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Dan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021)

Untuk memproteksi WNI dari penyebaran virus Covid-19, pemerintah telah menetapkan ketentuan yuridis dalam bentuk Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 2021, dalam Pasal 13A dan Pasal 13B telah menetapkan keharusan seluruh WNI untuk melakukan vaksinasi. Ketentuan ini bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 yang menetapkan bahwa setiap orang berhak menentukan pelayanan kesehatan yang dibutuhkannya. Penelitian ini bertujuan untuk membahas bagaimana yang dimaksud dengan warga negara berhak menentukan pelayanan kesehatan bagi dirinya sendiri dalam UU No. 36 Pasal 5, dan tinjauan yuridis tentang penetapan sanksi dalam Pasal 13A dan 13B Kepres No. 14 Tahun 2021 yang bertentangan dengan hak warga negara menentukan Pelayanan Kesehatan. Metode penelitian yang digunakan yaitu kualitatif, dengan jenis penelitian normatif, yang bersumber dari hukum primer dan sumber hukum sekunder. Dari hasil penelitian didapati bahwa, hak warga negara dalam menentukan pelayanan bagi dirinya sendiri bersifat mutlak yang ditetapkan berdasarkan Pasal 5 UU No. 36 tentang Kesehatan, setiap orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh akses atas pelayanan kesehatan dan berhak memutuskan bentuk pelayanan kesehatan yang dikehendaki termasuk memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu dan terjangkau. Namun pemberlakuan sanksi dalam Pasal 13A dan 13B Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 telah membatasi hak warga negara menentukan pelayanan kesehatan bagi dirinya sendiri sebagaimana yang ditetapkan dalam Pasal 5 UU No. 36 tentang Kesehatan. Adanya pemaksaan penggunaan fasilitas kesehatan dalam Perpres tersebut dalam bentuk sanksi administratif berupa penundaan atau penghentian pemberian jaminan sosial atau bantuan sosial, penundaan atau penghentian pemberian administrasi pemerintahan dan denda. Dengan demikian aturan dalam Perpres ini sangat bertentangan dengan UU kesehatan.