Pembatalan Sepihak Pada Transaksi Jual Beli Online Dengan Sistem Cash On Delivery (Cod) Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Suatu Penelitian di Kalangan Mahasiswa FSH UIN Ar-Raniry)

Cash On Delivery (COD) merupakan fasilitas transaksi jual beli online dengan pilihan pembayaran dilakukan setelah pesanan sampai di tangan pihak pembeli. Namun secara praktik metode pembayaran tersebut sering disalahgunakan oleh pembeli dengan melakukan wanprestasi yaitu pembatalan sepihak. Pertanyaan penelitian dalam skripsi ini adalah faktor yang membuat mahasiswa Fakultas Syari’ah dan Hukum melakukan pembatalan sepihak terhadap transaksi jual beli online dengan sistem Cash On Delivery (COD), Bagaimana konsekuensi dari pembatalan sepihak oleh pembeli dengan sistem Cash On Delivery (COD) terhadap transaksi yang dilakukannya dengan pihak penjual, dan Bagaimana regulagi terhadap pembatalan Nomor 19 Tahun 2016 terhadap pembatalan sepihak oleh pembeli dari kalangan mahasiswa Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry. Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris. Adapun hasil penelitian ini adalah pembatalan sepihak yang dilakukan oleh mahasiswa FSH UIN Ar-Raniry dengan sistem pembayaran COD dilakukan karena pesanan tidak sesuai, pergi ke luar daerah, ingin merubah alamat penerima, kurir tidak ramah, tidak cukup uang dan pesanan tidak datang tepat waktu. Adapun akibat dari pembatalan oleh pihak pembeli kepada pihak penjual adalah kerugian financial, tenaga, waktu dan performa toko menurun. Dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Teknologi Elektronik tidak diatur secara rinci terkait pembatalan sepihak yang dilakukan oleh pembeli dalam transaksi jual beli online sehingga setiap marketplace memiliki kebijakan tersendiri mengenai metode pembayaran COD. Adapun saran yang dapat penulis berikan adalah agar pihak pembeli selalu teliti dengan barang yang akan dibeli, kepada pihak penjual agar menjual barang yang sama dengan yang di tampilkan dikatalog, kepada pemerintah agar memberikan perlindungan hukum kepada pihak penjual. Di atur didalam peraturan pemerintah dan peraturan menteri.