Perlindungan hukum terhadap upah pekerja di bawah UMP ditinjau dari keputusan Gubernur Aceh No.560/1774/2019

Penelitian ini bertujuan antara lain untuk mengetahui Perlindungan hukum terhadap pekerja yang menerima upah dibawah UMP Aceh serta untuk mengetahui penerapan terhadap keputusan Gubernur Aceh No.560/1774/2019 terkait kenaikan UMP di Aceh.
Lokasi penelitian dilaksanakan di kabupaten aceh jaya, dengan memilih instansi yang terkait dengan masalah dalam skripsi ini yaitu perusahaan al-hasan corp. Hasil penelitian diperoleh melalui penelitian lapangan dan kepustakaan yang digolongkan dalam dua jenis data yaitu data primer dan data skunder. Termasuk data yang diambil secara langsung dari perusahaan al-hasan, selain itu wawancara langsung dengan staf-staf pekerja yang ada pada perusahaan tersebut. Disamping itu penelitian kepustakaan juga dilakukan oleh penulis dengan mengkaji dan mencari referensi, perundang-undangan, artikel dan sumber-sumber lainnya yang menyangkut objek penelitian yang kemudian dikaji dengan menggunakan teknik kualitatif dan disajikan secara deskriktif.
Secara keseluruhan hasil penelitian menunjukan bahwa upah minimum dan jumlah penduduk tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengangguran di provinsi Lampung. dikarenakan ketika upah naik maka output yang dikeluarkan juga naik maka perusahaan akan menambah tenaga kerja. UMP yang baik disimpulkan bahwa upah itu harus cukup tidak terlalu rendah untuk pekerja dan tidak terlalu tinggi untuk pengusaha dan pertumbuhan penduduk yang baik maka hal itu bisa menjadi indikator baiknya perekonomian disuatu wilayah juga bahwasannya tingkat perekonomian yang baik apabila negara mampu mengelola semberdaya yang ada secara baik, dikarenkan semakin tinggi upah minimum yang ditetapkan semakin besar pula kontribusi perusahaan untuk merekrut pekerja yang memiliki kemampuan yang sesuai dengan upah yang akan diberikan.