Hukum Talak Raj’i Menurut Mazhab Syafi’i Dalam Kasus Poliandri (Studi Kasus Putusan Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh Nomor 383/Pdt.G/2020/MS.Bna)

Didalam hukum Islam dan perundang-undangan negara Indonesia pada dasarnya perkawinan itu ditekankan hanya boleh memiliki satu pasangan saja. Dalam mazhab Syafi’i, Asy Syarbini al-Khatib menuturkan, “Seorang pria, sunat tidak menikah lebih dari satu istri tanpa hajat yang jelas. An-nash telah menunjukkan bahwa asas pernikahan adalah monogami, bukan poligami. Adapun istri atau seorang wanita tidak bisa menikah lebih dari satu suami dalam waktu yang bersamaan (poliandri) ini dikarenakan dampak yang ditimbulkan. Poliandri jelas dilarang sebagaimana yang telah di firmankan oleh Allah SWT. dalam QS. An-Nisa Ayat 24. Dalam putusan Nomor 383/Pdt.G/2020/MS.Bna tersebut poliandri merupakan salah satu alasan terjadinya perceraian dengan penjatuhan talak satu raj’i. Pertanyaan dalam skripsi ini adalah bagaimana hak talak yang dimiliki seorang suami bagaimana analisis Putusan Hakim Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh, dan mengapa kasus poliandri sebagai latar belakang putusnya perkawinan di putus dengan talak raj’i. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian library research atau penelitian kepustakaan untuk melakukan analsis antara pertimbangan hakim dan mazhab Syafi'i dalam hal pemegangan hak talak dengan alasan terjadinya disebabkan oleh poliandri. Ada beberapa faktor yang membuat ketentuan hukum serta prosedur yang ada itu bisa berbeda, pada mazhab Syafi’i dalam hal privasi seperti talak itu sangat dijaga karna dipandang tidak baik apabila ada pihak yang diluar yang mengetauhi urusan rumah tangga tersebut, berbeda halnya dengan pertimbangan hakim, prosedur dari Mahkamah Syar’iyah, secara maslahat perceraian diatur guna mengurangi perceraian liar yang tidak sesuai dengan syari’at yang ada. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwasanya perbedaan yang bisa kita lihat diantara pertimbangan hakim dengan mazhab Syafi’i ialah kebebasan suami dalam menjatuhkan talak dimanapun dan kapanpun, serta penentuan jumlah talak yang didasarkan oleh niat suami itu sendiri.