Perspektif Ulama Terhadap Non-Muslim Sebagai Kepala Negara (Studi Perbandingan Antara Imam Mawardi Dan Ibn Taimiyah)

Kontroversi kepemimpinan non-muslim di tengah mayoritas umat Islam sering mengemuka. Hal ini menjadi suatu hal yang sangat penting untuk dibincangkan karena negara kini adalah suatu negara majemuk yaitu terdiri dari warganegara yang berbilang kaum, agama dan bangsa. Menanggapi permasalahan ini, para ulama terbagi kepada dua kubu, iaitu menurut Al-Mawardi berpandangan haram dan tidak diperbolehkan sedangkan Ibn Taimiyah berpendapat membolehkan. Penulis akan merungkaikan bagaimana metode istinbath dan pejelasan pendapat kedua tokoh tersebut. Data penelitian ini dikumpulkan melalui metode penelitian pustaka (library research), melalui pembacaan, pengkajian dan pembahasan literatur-literatur baik klasik maupun modern khususnya karya dari kedua tokoh yaitu Ibn Taimiyah dan al-Mawardi sebagai objek penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Al-Mawardi mengharamkan non-muslim karena berpadukan dalil-dalil alquran dan hadis yang jelas dan eksplisit terhadap pengharaman kepemimpinan non-muslim. Walaubagaimana pun ia membolehkan membolehkan non-muslim untuk menduduki jabatan hanya sebagai wazir atau setingkat menteri atau pembantu. Menurut, Ibn Taimiyah non-muslim dibolehkan untuk menjadi pemimpin bagi umat Islam. Hal ini karena baginya, keadilan, integritas dan kapasitas seorang pemimpin lebih diutamakan daripada, terlepas dari latar belakang keimanannya. Hal karena Al-Mawardi mengharamkan hal tersebut karena berasaskan metode bayani dimana ia melihat pada dalil yang jelas (literatur) dan qathi’ sedangkan Ibn Taimiyah memandang pada keabsahan maslahat yang lebih tinggi dalam permasalahan ini berbanding keimanan seorang pemimpin.