Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PUU XI/2013 Perihal Dana Pensiunan Pimpinan dan Anggota Lembaga Tinggi Negara Ditinjau Menurut Azas Keadilan Hukum (Persfektif Jhon Rawls dan Hukum Islam)

Keadilan merupakan persoalan pokok di dalam hukum. Keadilan juga merupakan salah satu tujuan dari hukum. Bahkan di kalangan umum keadilan adalah hal yang tidak dapat dipisahkan dengan hukum. Namun banyak pula yang menganggap bahwa keadilan masih tidak dapat dicapai melalui hukum saat ini. Fokus penelitian ini yaitu untuk Mengetahui Praktik Pemberian Dana Pensiun terhadap Pejabat Negara menurut Peraturan Perundang-undangan, selanjutnya untuk mengetahui apakah putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PUU-XI/2013 perihal pemberian dana pensiun terhadap Pejabat Negara sudah memenuhi azas Keadilan menurut Jhon Rawls dan Hukum Islam. Peneliti dalam memecahkan masalah ini menggunakan pendekatan analisis normatif yaitu metode penelitian Pustaka (library research). Hasil penelitian bahwa pemberian dana pensiun DPR berdasarkan Surat Menteri Keuangan No S-520/MK.02/2016 dan Surat Edaran Setjen DPR RI No KU.00/9414/DPR RI/XII/2010, besaran uang yang diberikan adalah 60% dari gaji pokok yang diambil dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Selanjutnya hasil penelitian menunjukkan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PUU-XI/2013 tentang pemberian dana pensiun terhadap anggota DPR sebagai pejabat tinggi Negara bertentangan dengan 2 prinsip keadilan sebagaimana yang dikemukanan oleh Jhon Rawls, dan bertentangan dengan prinsip keadilan dalam islam menurut Abu Zahrah sebagaimana dijelaskan dalam kitab Al- mujtama’ Al-insani fi dhilli Al-islam.