Perlindungan Hukum Bagi Nelayan Aceh Timur Yang Tertangkap Diluar Zona Wilayah Perairan Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, Dan Petambak Garam (Studi di Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh Timur)

Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) merupakan negara kepulauan terbesar di dunia, dimana kesatuan wilayah daratan, perairan pedalaman, perairan kepulauan dan laut teritorial beserta dasar laut dan tanah di bawahnya, serta ruang udara di atasnya, termasuk seluruh sumber kekayaan yang terkandung di dalamnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum terhadap nelayan yang tertangkap diluar zona wilayah perairan Indonesia menurut Undang-undang nomor 7 tahun 2016 tentang perlindungan dan pemberdayaan nelayaan. Negara Indonesia merupakan sebuah Negara Hukum dan Maritim yang terdiri dari lautan yang lebih luas dari daratan. Terkait dengan nelayan, undang-undang ini hanya meredifinisi, tanpa mencantumkan bagaimana mereka mesti dilindungi dan diberdayakan. Padahal, nelayan seharusnya dilindungi dan dipenuhi haknya, baik sebagai produsen pangan maupun sebagai kelompok masyarakat rentan. Bagaimana pelaksanaan ketentuan hukum perikanan internasional dalam peraturan perundang-undangan perikanan Indonesia Bagaimana upaya hukum yang diberikan negara bagi nelayan yang tertangkap diluar zona perairan indonesia melalui jalur bilateral. Metode yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah metode Yuridis Empiris dengan menggunakan data hasil penelitian secara langsung di lapangan yang dikompilasi dengan peraturan-peraturan terkait masalah yang diteliti. Data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan teknik kualitatif dan disajikan secara deskriptif. Hasil dari penelitian ini yakni, terkait dengan hal ini masyarakat nelayan belum sepenuhnya mematuhi aturan yang ada, dikarenakan belum ada pembinaan terhadap nelayan di aceh timur serta upaya hukum untuk melindungi nelayan yang tertangkap diluar zona perairan Indonesia hanya upaya hukum secara bilateral negara Indonesia dengan negara tetangga.