Penegakan Hukum Oleh Aparat Kepolisian Terhadap Tindak Pidana Illegal Logging (Studi Kasus di Polres Pidie)

Penelitian ini mengakaji tentang kasus penegakan hukum oleh aparat kepolisian terhadap tindak pidana illegal logging. Terlihat bahwa penegakan hukum tindak pidana illegal logging yang terdapat di Kapolres Pidie hanya menindak lanjut pada pengangkut atau pembawa kayu saja. Aparat kepolisian di Kapolres Pidie tidak melakukan tindakan terhadap pelaku penebangan. Hal ini menunjukkan bahwa penegakan hukum tindak pidana illegal logging di Kapolres Pidie masih lemah atau belum merata terhadap semua pelaku. Fokus permasalahan dalam penelitian ini adalah. Bagaimana proses penegakan hukum terhadap tindak pidana illegal logging di Kabupaten Pidie oleh Polres Pidie, dan bagaimana proses penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana illegal logging di Kapupaten Pidie. Metode yang digunakan adalah metode deskribtif kualitatif dengan pendekatan normatif empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa. Penyelidikan dilakukan dengan mengumpulkan bukti yang kuat terkait tindakan pidana llegal logging. Bukti ini diperoleh dari beberapa sumber, di antaranya laporan masyarakat atau mendapatkan informasi dari sumber lain, dan penyidik melakukan penyelidikan di tempat terjadinya dugaan tindak pidana. Proses penyelidikan dilakukan melalui dua cara, yatu pertama, melakukan observasi, kedua melakukan patroli pada tempat terjadinya dugaan tindak pidana. Penegakan hukum terhadap tindak pidana illegal logging oleh polres pidie. Penegakan tindak pidana illegal logging dalam pasal 8 ayat 2 Undang-Undang No 18 Tahun 2013 yakni dengan menindak secara hukum kepada pelaku melalui sistem peradilan pidana sebagai gerak sistemik dari subsistem pendukungnya sesuai konteks institusi penegak hukum yang menjadi suatu kesatuan yang berusaha mentransformasikan input menjadi output baik itu untuk tujuan resosialisasi, preventif maupun kesejahteraan sosial. Jadi dapat disimpulkan bahwa penegakan hukum terhadap tindak pidana illegal logging belum maksimal, lemah dan belum merata terhadap semua pelaku.