Respon dan Partisipasi Masyarakat Sipil terhadap Pelaksanaan Syariat Islam di Aceh Jaringan Masyarakat Sipil Peduli Syariat)

Syariat Islam merupakan hukum dan aturan Islam yang mengatur seluruh sendi kehidupan umat Islam. Syariat Islam yang berlaku di Aceh merupakan peraturan Daerah yang dirumuskan oleh lembaga Legislatif dan disahkan oleh Eksekutif dalam hal ini ialah Gubenur. Melalui Undang-Undang No.44 tahun 1999 dan UU No.11 tahun 2006 Pemerintah Daerah Aceh telah melahirkan beberapa Qanun yang berkaitan dengan implementasi Syariat Islam, salah-satunya Qanun Hukum Jinayah dan Hukum Acara Jinayah. Namun permasalahannya adalah munculnya Jaringan Masyarakat Sipil Peduli Syariat yang mengkritisi atau mencoba mewarnai kebijakan-kebijakan Syariat Islam, program dan pandangan JMSPS terhadap Syariat Islam khususnya Qanun Hukum Jinayat dan Hukum Acara Jinayat. Tujuan penelitian ini di harapkan mampu menambah ilmu pengetahuan serta wawasan mengenai Jaringan Masyarakat Sipil Peduli Syariah. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatifdengan menggunakan metode deskriptif. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara dan studi dokumentasi. Dalam pengambilan sampel menggunakan purposive sampling. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Jaringan Masyarakat Sipil Peduli Syariat (JMSPS) merupakan sebuah jaringan Nirlaba yang berfungsi untuk koordinasi dan advokasi, dengan bentuk konfederasi yang beranggotakan lembaga dan individu. Peristiwa yang melatarbelakangi lahirnya JMSPS ialah pembahasan dan pengesahan Qanun Jinayah dan hukum Acara Jinayah pada tahun 2009 lalu, yang pandangan JMSPS bahwasannya Syariat Islam terlalu menekankan pada praktek penegakan hukum dari pada pembangunan peradaban manusia. Untuk menjawab beberapa permasalahan dalam Qanun Jinayah dan Hukum Acara Jinayah JMSPS mencoba mewarnai kebijakan-kebijakan pemerintah dengan mengusulkan kerangka Analisis Islam Humani (KAIH) dan Peta Jalan Baru.