Hukuman Pelaku Pemerkosaan Terhadap Anak Oleh Orang Terdekat (Studi Komparatif Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Dan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014)

Menurut Pasal 81 Undang-Undang Perlindungan Anak dan Pasal 49 Qanun Aceh tentang Hukum Jinayat mengatur tentang pelaku pemerkosaan terhadap anak dengan pidana yang berbeda. Kasus tindak pidana pemerkosaan terhadap perempuan dan anak yang terjadi di Aceh pada tahun 2020 berjumlah 379 kasus, dalam 379 kasus tersebut dominan menggunakan Qanun Jinayat dikarenakan peraturan perundangan khusus menyampingkan peraturan perundangan yang lebih umum (Lex specialis derogat legi generali). Penelitian dalam skripsi ini untuk mengetahui bentuk hukuman bagi pelaku pemerkosaan terhadap anak oleh orang terdekat berdasarkan Perundang-undangan, dan metode perumusan hukum terhadap sanksi pelaku pemerkosaan terhadap anak oleh orang terdekat berdasarkan Perundang-undangan. Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif yang bersifat studi penelitian kepustakaan (library research) dengan pendekatan penelitian pendekatan komparatif dan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, bentuk hukuman pemerkosaan pada kedua peraturan ini memiliki jumlah bentuk hukuman yang berbeda, yang mana pada UU Perlindungan Anak hanya memiliki 2 (dua) bentuk hukuman, yaitu penjara dan denda, sedangkan pada Qanun Aceh tentang Hukum Jinayat itu ada 3 (tiga) bentuk hukuman, yaitu, cambuk, penjara, dan denda. Penerapan hukum cenderung pada Qanun Aceh, akan tetapi dalam segi pemberatan hukuman lebih berat UU Perlindungan Anak terhadap pelaku orang terdekat. Pada keduanya memiliki perbedaan dalam penyebutan istilah, yang mana pada UU Perlindungan Anak menggunakan orang terdekat dan disebutkan kategorinya, sedangkan pada Qanun Aceh menggunakan mahram saja. Metode perumusan hukum ketentuan pidana terhadap sanksi pelaku pemerkosaan terhadap anak oleh orang terdekat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 berdasarkan ketentuan pidana, yaitu rumusan tindak pidana, kualifikasi, dan sanksi. Sedangkan perumusan hukum Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat berlandaskan hukum syariat Islam, hasil ijtihad para ulama, dan ahli hukum serta pemerintah.