Hak Politik Tni Dan Polri Dalam Pemilihan Umum Menurut Konsep Kewarganegaraan

Hak politik adalah hak yang dimiliki oleh setiap warga negara yang diberikan oleh hukum untuk memilih dan dipilih, keterlibatan dalam organisasi politik, sama juga dengan hak TNI dan Polri sebagai warga negara yang mana mempunyai hak yang sama dalam pemilu. Dalam TAP MPR Nomor VII tahun 2000 Tentang Peran TNI dan Polri sebagai Aparat Pertahanan dan Keamanan NKRI, melarang bagi anggota TNI dan Polri untuk menggunakan hak pilih dalam pemilu dan harus bersikap netral. Dikarenakan TNI dan Polri sebagai alat Negara dan hanya menjalankan tugasnya saja tanpa adanya unsur politik. Sedangkan dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, setiap warga Negara mempunyai hak yang sama baik itu hak untuk dipilih maupun memilih. Tujuan penelitian ini untuk menjawab apa yang menyebabkan hak politik pada TNI dan Polri berubah pasca era reformasi, dan bagaimana perubahan hak politik TNI dan Polri ditinjau dari konsep Kewarganegaraan. Metode yang digunakan kajian kepustakaan (library research) dengan pendekatan konseptual (conceptual approach) dan jenis penelitian yuridis normatif . Hasil penelitian diketahui bahwa, Pertama pemerintah telah menghapus hak politik yaitu hak memilih bagi anggota TNI dan Polri agar tidak bisa menggunakan haknya lagi. Dikeluarkannya Undang-undang Nomor 34 tahun 2004 Tentang TNI dan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang polri, yang mana telah menghilangkan hak pilih bagi anggota TNI dan Polri dalam pemilu. Larangan terhadap hak pilih anggota TNI dan Polri telah menghilangkan hak dasar yang melekat pada diri sendiri bukan pada institusi, sehingga TNI dan Polri hanya menjalankan tugas Negara tanpa adanya hak politik pada mereka. Kedua tinjauan dari konsep kewarganegaraan yaitu pada Undang-undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan yang mana mengatur semua hak warga Negara yang mana hak sama tidak ada pembeda antara satu dengan lainnya. Jadi TNI dan Polri juga mempunyai hak untuk memilih karena TNI dan Polri juga warga Negara.