Menyusuri Jalan Keadilan Upaya Peningkatan layanan Bagi Perempuan Berhadapan dengan hukum di Aceh

Kehidupan yang damai, adil dan sejahtera adalah harapan Aceh
pasca konflik dan bencana tsunami. Harapan ini tercantum dalam MoU Helsinki dan ditegaskan melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (selanjutnya disebut UUPA). Untuk mewujudkan harapan ini, Aceh diberikan kewenangan khusus dalam koridor otonomi daerah dalam bentuk desentralisasi asimetris. Adapun beberapa pertimbangan pemberian kewenangan asimetris adalah: 1 1) kebutuhan strategi kebijakan yang mampu mempertahankan kesatuan
politik suatu negara dari desakan internal untuk pemisahan diri dan 2) kebutuhan instrumen kebijakan untuk mengakomodasi keunikan budaya dan perbedaan alur kesejarahan.