Tinjauan Yuridis Terhadap Hak Cipta Karya Lagu Oleh Musisi Cover Di Aceh (Ditinjau Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta)

Pada era sekarang ini semakin banyak permasalahan dalam dunia musik digital yaitu meningkatnya orang yang menggandakan atau mengcover lagu milik musisi lain dengan cara mengurangi atau menambahkan suatu karya cipta lagu, mengubah lirik atau karya cipta lagu. Dari karya cipta lagu itu dapat dimanfaatkan secara komersial, maka untuk pencipta harus diberi perlindungan dari tindakan pihak lain yang tanpa hak memanfaatkan karya ciptanya untuk kepentingan komersial. Rumusan masalah dalam penelitian ini ialah Bagaimana mekanisme musisi cover Aceh Fadhil Mjf dalam menyebarluaskan karya lagu? Bagaimana perlindungan hukum terhadap praktik mengcover lagu oleh musisi cover Aceh Fadhil Mjf ditinjau menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta? Metode penelitian yang digunakan ialah metode Yuridis Empiris. Adapun hasil penelitiannya adalah mekanisme pengcoveran lagu yang dilakukan oleh Fadhil MJF ialah dengan cara adaptasi lirik lagu dan melakukan sedikit improve, namun tidak keluar dari makna yang dihasilkan dari sebuah lagu, dengan tujuan tidak mengubah maknanya. Hal ini bertujuan agar tidak terjadinya kesalahpahaman dengan pemilik/pencipta lagu tersebut. Dalam mempopulerkan lagu yang dicover oleh Musisi Aceh ini, ia biasanya mempublish atau mempopulerkan lagu tersebut melalui media sosial seperti Youtube, Instagram, Tiktok, serta layanan musik lainnya. Dengan cara seperti inilah lagu-lagu yang ia cover menjadi lebih terkenal dan viral di media sosial. Perlindungan hukum terhadap pemilik hak cipta lagu, maka terdapat perlindungan hukum bagi Pemegang Hak Cipta terkait dengan Musisi Cover Aceh yang melanggar hak cipta. Perlindungan hukum dapat dilakukan dengan dua cara yaitu, Pertama, secara Perdata. Pemegang Hak yang merasa dirugikan dapat meminta ganti rugi melalu gugatan perdata ke Pengadilan Niaga. Kedua, Secara Pidana. Pemegang Hak yang merasa dilanggar hak ciptanya maka dapat melakukan tuntutan pidana jika pelanggaran tersebut telah memenuhi kriteria dalam KUHP.