Perlindungan Hukum Bagi Terdakwa Tanpa Pendampingan Penasehat Hukum Dalam Persidangan Teleconference di Pengadilan TIPIKOR Banda Aceh

Pelaksanaan persidangan secara teleconference di pandang tepat dengan munculnya kebijakan social distancing ditengah pandemic COVID-19sekarang ini. Hal ini di lakukan guna menekan laju pertumbuhan COVID- 19, pasca di tetapkannya Status Keadaan Darurat terkait pandemi COVID-19melalui Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional. Untuk memperkuat payung hukum persidangan daring, Mahkamah Agung (MA) telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik. Perma ini mengatur tata cara pelaksanaan persidangan perkara pidana baik perkara pidana dalam lingkup peradilan umum, militer, maupun jinayat secara daring (online) melalui teleconference. Fokus penelitian ini yaitu bagaimana perlindungan hukum bagi terdakwa didalam persidangan teleconference pada pengadilan Tindak Pidana Korupsi kota Banda Aceh serta Dampak bagi terdakwa tanpa pendampingan penasehat hukum dalam persidangan. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian deskriptif analisis. Hasil penelitian yang didapatkan adanya hak terdakwa dalam berjalannya proses persidangan secara teleconference serta dampak-dampak yang timbul pada terdakwa tanpa adanya pendampingan penasehat hukum dalam persidangan teleconference di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Kota Banda Aceh. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum bagi terdakwa didalam persidangann teleconference tindak pidana korupsi pada pengadilan tindak pidana korupsi Banda Aceh dan untuk mengetahui dampak bagi terdakwa tanpa pendampingan penasehat hukum dalam persidangan teleconference di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Banda Aceh.