Peran Pemerintah dalam Penerapan Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama Nomor 3 Tahun 2019 tentang Hukum Game PUBG-Player (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Aceh Besar)

Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh pernah mengeluarkan fatwa tentang hukum bermain game PUBG-Player yang merupakan salah satu game online yang marak di kalangan masyarakat bahwa hukum bermainnya adalah haram. Kajian psikologi juga telah menyebutkan pengaruh negatif game online termasuk PUBG. Oleh karena itu MPU mengeluarkan fatwa Nomor 3 Tahun 2019 tentang hukum PUBG setelah dilakukan pengkajian berdasarkan ilmu Al-Quran dan Hadist juga menurut ketentuan hukum Fiqh dengan ketetapan Mengharamkan game PUBG-Player. Namun Pemerintah daerah Aceh Besar sebagai pihak yang memiliki otoritas mempertegas fatwa MPU tersebut belum memiliki niat yang kuat untuk melarang game PUBG-Player secara maksimal, melihat secara praktik game tesebut masih sangat mudah diakses bahkan gratis di platform aplikasi game dan masih diminati oleh sebagaian besar masyarakat Aceh Besar. Padahal sesuai dengan Qanun Nomor 2 Tahun 2009, MPU adalah mitra kerja pemerintah yang fatwa MPU menjadi dasar pertimbangan dalam penetapan suatu keputusan hukum terutama yang berkaitan dengan penegakan syariat Islam. Berdasarkan uraian tersebut, permasalahan dalam penelitian ini adalah: Bagaimana peran pemerintah dalam menerapkan Fatwa MPU Aceh Nomor 3 Tahun 2019 tentang Hukum Game PUBG-Player di wilayah hukum Aceh Besar? Dan Apa hambatan Pemerintah Aceh Besar dalam menerapkan Fatwa MPU Nomor 3 Tahun 2019 tentang Hukum Game PUBG-Player di wilayah hukum Aceh Besar?. Metode penelitian menggunakan penelitian empiris secara menyeluruh untuk ditemukan suatu hasil penelitian melalui analisis di lapangan terhadap peran Pemerintah dalam menerapkan Fatwa Nomor 3 tahun 2019 serta regulasi penunjang lainnya. Hasil penelitian menujukkan bahwa sejauh ini peran pemerintah dalam upaya implementasi Fatwa No 3/2019 belum maksimal ke tahapan dapat memberikan sanksi bagi pelanggar fatwa. Peran pemerintah dalam masalah ini berupaya menumbuhkan kesadaran masyarakat secara terus menerus, dengan dibantu oleh anggota MPU kecamatan. Bupati Aceh Besar juga mengintruksikan kepada Camat di wilayah Hukum Aceh Besar untuk melakukan rapat kerja penanganan pelanggaran Fatwa MPU Nomor 3/2019. Dan bentuk sanksi yang diberikan masih ditaraf sanksi sosial dan sanksi keluarga. Disarankan kepada pemerintah agar menerbitkan suatu keputusan dan regulasi yang bersifat memaksa untuk memblokir akses kepada game online tersebut.