Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Aceh Dalam Penerapan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Penggunaan Mata Uang Asing

Otoritas Jasa Keuangan (OJK), berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 21Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, mempunyai tugas pengaturan dan pengawasan dalam sektor keuangan pun melalui Direktur Inovasi Keuangan Digital OJK. OJK menyampaikan sampai saat ini belum ada satupun regulasi yang tepat untuk dijadikan payung hukum Bitcoin. Rumusan masalah yang dikemukakan adalah bagaimanakah peran Otoritas Jasa Keuangan Aceh dalam penerapan Undang-undang nomor 7 Tahun 2011 tentang laranganmata uang asing, dan bagaimanakah dampak peran Otoritas Jasa Keuangan Aceh terhadap aktivitas penggunaan Bitcoin di Aceh. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis. Analisis pengolahan data dilakukan dengan menganalisa data kepustakaan, dalam hal ini peneliti memilah dan memilih data mana yang dianggap relevan dan penting yang berkaitan selanjutnya membuat sebuah kesimpulan dari suatu penelitian. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran Otoritas Jasa Keuangan Aceh dalam penerapan Undang-undang nomor 7 Tahun 2011 tentang laranganmata uang asing adalah dengan melakukan literasi keuangan dan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan penggunaan mata uang, baik, press rilis, media cetak dan media elektronik, terkait dengan perkembangan Bitcoin dengan tidak adanya pengakuan terhadap status Bitcoin, maka pemerintah Indonesia diperlukan adanya kerjasama dengan perusahaan penyedia jasa Bitcoin yang ada di Indonesia untuk melaksanakan mekanisme kontrol yang optimal. Dampak peran Otoritas Jasa Keuangan Aceh terhadap aktivitas penggunaan Bitcoin di Aceh bahwa pengguna Bitcoin di Aceh mengalami penurunan sejak Tahun 2018. Hal ini berdasarkan dari data yang diperoleh dari beberapa media massa online dan dari data BI, yang tidak menyebutkan khusus pengguna bitcoin di Aceh, tetapi pengguna bitcoin seluruh Indonesia menyatakan bahwa pengguna Bitcoin pasca adanya pelarangan dari OJK mengalami penurunan hingga tersisa 300-an ribu saja di seluruh Indonesia.