Transparansi Bupati Dalam Meningkatkan Pembangunan Di Kabupaten Aceh Selatan Dimasa Pandemi Covid 19

Penelitian ini berjudul “TRANSPARANSI BUPATI DALAM MENINGKATKAN PEMBANGUNAN DI KABUPATEN ACEH SELATAN DIMASA PANDEMI COVID 19”. Bupati sangat berperan penting dalam upaya meningkatkan pembangunan di tingkat Kabupaten/Kota apalagi saat ini ditambah dengan adanya Pandemi Covid 19 pasti banyak tantangan yang harus dihadapi yang sehingga berdampak pada proses pembangunan, dan juga tentunya dalam hal ini berbagai upaya akan dilakukan oleh Bupati agar dalam pengelolaan APBK harus tetap stabil sehingga proses pembangunan di Kabupaten Aceh Selatan terus meningkat. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana transparansi Bupati dalam meningkatkan pembangunan di Kabupaten Aceh Selatan dimasa Pandemi Covid 19. Untuk mengetahui peluang dan tantangan Bupati dalam penggunaan APBK dimasa Pandemi Covid 19. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian yang penulis dapatkan mengenai transparansi Bupati dalam meningkatkan pembangunan di Kabupaten Aceh Selatan dimasa Pandemi Covid 19 adalah sikap Bupati sendiri sangat transparan, karena dalam hal ini Bupati mengikutsertakan pihak Legislatif untuk sama- sama mengontrol dan mengevaluasi menyangkut dengan anggaran yang ada, tetapi dari sisi lain menyangkut dengan dana Bansos pihak Pemerintah tidak melibatkan Legislatif sama sekali. Dalam penggunaan APBK di Kabupaten Aceh Selatan dimasa Pandemi Covid 19 ini sangat terganggu, hal ini memicu terhambatnya beberapa pembangunan yang sedang berjalan, karena pihak pemerintah kewalahan dalam hal yang sudah direncanakan lebih awal berubah dengan adanya pandemi Covid 19, sehingga Bupati berupaya mengutamakan terlebih dulu mana yang betul-betul menjadi prioritas utama bagi masyarakat Aceh Selatan. Pada masa pandemi ini, pemerintah lebih mengutamakan pada tahun 2020 lalu yaitu tentang penyaluran dana Bansos kepada masyarakat yang berdampak pada pelaku UMKM dan itu menjadi prioritas pertama. Sedangkan pada tahun 2021 ini yang menjadi penanganan khusus ialah tentang pelaksanaan Vaksinasi dan ini menyerentak dan untuk biaya penanganan Vaksinasi termasuk juga Nakes dan hal lainnya yang dilaksanakan di lapangan itu beban biayanya semua bersumber dari APBK.