Analisis Yuridis Terhadap Penertiban Dan Pembongkaran Bangunan Liar Oleh Pemerintah Kota Banda Aceh (Studi Di Sempadan Sungai Krueng Aceh Gampong Beurawe)

Tujuan utama hukum adalah terciptanya ketertiban, sehingga hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan demi terciptanya ketertiban. Bangunan liar adalah bangunan yang didirikan di tempat-tempat yang tidak ditentukan dan didirikan tanpa izin oleh pejabat pemerintah yang berwenang, terutama di sekitar bantaran sungai yang termasuk dalam garis sempadan yaitu garis sempadan sungai terluar. Pemerintah Kota Banda Aceh telah menerbitkan Qanun Nomor 6 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketertiban Umum, yang tertuang dalam pasal 4 Pasal 3. Pada kenyataannya ada masyarakat yang membangun bangunan liar di area tanggul Krueng Aceh yang berada di Gampong Beurawe, sehingga Satpol PP dan WH Banda Aceh melakukan penertiban dan pembongkaran bangunan di area tanggul Krueng Aceh. Ada dua persoalan yang dikaji yaitu: pertama, bagaimana tindakan penertiban yang dilakukan oleh Satpol PP terhadap pembongkaran bangunan liar di sempadan sungai krueng aceh gampong beurawe. Kedua, Apa saja hambatan-hambatan yang dihadapi oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banda Aceh dalam penegakan hukum terhadap masyarakat yang mendirikan bangunan tanpa izin. Untuk memecahkan persoalan tersebut peneliti menggunakan pendekatan kualitatif yakni dengan cara mendekati, melihat serta menelaah. Serta jenis penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian yuridis empiris yakni mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya dalam masyarakat, hal tersebut dilakukan dengan Teknik mengumpulkan data observasi, wawancara dan dokumentasi. Dari hasil penelitian ini ditemukan bahwa: pertama, tindakan penertiban dan pembongkaran bangunan liar di area sempadan Sungai Krueng Aceh Gampong Beurawe yang telah dilaksanakan oleh Satpol PP Kota Banda Aceh telah mengikuti Standar Operasional Prosedur yang telah ditetapkan. Hal tersebut dimulai dengan sosialisasi kemudian diberikan surat teguran pertama selama 7 hari, teguran kedua selama 3 hari dan teguran ketiga selama 1 hari. Kemudian diberikan lagi surat peringatan pertama, peringatan kedua, peringatan ketiga, jika surat peringatan tersebut tidak dihiraukan, maka dilakukan tindakan penertiban secara paksa. Namun saat dilakukan pembongkaran tidak ada kendala hambatan, hanya penolakan saja, akan tetapi dapat kita ketahui bahwa lemahnya sistem kontrol dalam pengawasan juga memberi peluang oknum-oknum membangun bangunan di sempadan sungai, kemudian kurangnya kepedulian masyarakat terhadap lingkungan dan mengacuhkan aturan yang ada seolah-olah mereka tidak tahu