Pemenuhan Hak Restitusi Terhadap Korban jarimah pemerkosaan Studi Putusan Nomor 16/JN/2021/MS.Jth dan 1/JN/2022/MS.Jth)

Restitusi adalah ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluargannya oleh pelaku atau pihak ketiga. Penelitian ini membahas dua putusan dengan kasus yang sama yaitu tindak pidana pemerkosaan terhadap anak yang dimana putusan pada Nomor 16/JN/2021/MS.Jth mendapatkan putusan restitusi dan pada putusan Nomor 1/JN/2022/MS.Jth tidak mendapatkan putusan restitusi. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana ketentuan hukum dalam pemenuhan hak restitusi terhadap korban jarimah pemerkosaan, bagaimana kewenangan penyidik dan penuntut umum dalam pemenuhan hak restitusi terhadap korban jarimah pemerkosaan dan mengapa pemenuan hak restitusi itu tidak dapat dilaksanakan keseluruh korban jarimah pemerkosaan. Metode penelitian pada skripsi ini adalah pendekatan kasus, jenis penelitian empiris, sumber data yang digunakan terdiri dari data primer dan data sekunder. Selain itu juga dilakukan wawancara dengan penyidik, jaksa penuntut umum dan hakim. Hasil penelitian dalam skripsi ini menunjukan ketentuan hukum yang ada baik di Indonesia dan di Aceh, mengatur mengenai hak setiap anak korban dan keluarganya untuk mendapatkan restitusi dengan cara korban dituntut proaktif dalam permohonan mengenai restitusi tersebut. Penyidik memiliki kewenangan untuk memberitahukan restitusi kepada pihak korban tetapi penyidik tidak bisa memberitahukan kepada korban secara maksimal ditakutkannya pada pelaksanaan tidak ada. Penuntut umum memiliki kewenangan untuk memasukan restitusi ke dalam tuntutan, tetapi ada sebagian penuntut umum tidak memasukan restitusi ke dalam tuntutan dikarenakan pada pelaksananya mengalami kesulitan seperti pelaku tidak mampu atau tidak mau membayarnya. Pemenuhan hak restitusi itu tidak dapat dilaksanakan keseluruhan korban jarimah pemerkosaan dikarenakan tidak semua kasus pemerkosaan adanya tuntutan dari jaksa penuntut umum, sehingga majelis hakim tidak dapat mepertimbangkan restitusi tersebut. Pada putusan 16/JN/2021/MS.Jth adanya tuntutan dari penuntut umum mengenai restitusi, sedangkan pada 1/JN/2022/MS.Jth tidak ada tuntutan dari penuntut umum.