Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peran Ombudsman Ri Perwakilan Aceh Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Pungutan Liar Di Kota Banda Aceh

Pungutan liar merupakan salah satu kejahatan yang dilakukan oleh setiap subyek hukum, baik orang maupun badan hukum yang secara langsung maupun tidak langsung terkait dengan penyalahgunaan keuangan negara. Pungutan liar tidak harus merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Pungutan liar merupakan perbuatan tercela yang dilakukan untuk menguntungkan diri sendiri dengan penyalahgunaan kekuasaan. Sesungguhnya, pungutan liar adalah sebutan semua bentuk pungutan yang tidak resmi, yang tidak mempunyai landasan hukum, maka tindakan pungutan tersebut dinamakan sebagai pungutan liar atau pungli. Dalam bekerjanya, pelaku pungli selalu diikuti dengan tindakan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap pihak yang berada dalam posisi lemah karena ada kepentingannya. Itulah sebabnya, pungli cenderung mengarah pada tindakan pemerasan yang di dalam hukum pidana merupakan perbuatan yang dilarang atau tindak pidana. Dan oleh karena itu tidak diperbolehkan perbuatan ini menunjukkan bahwa adanya indikasi rendahnya kesadaran terhadap hukum. Namun bukan berarti dalam Hukum Pidana Islam tidak ada hukuman terhadap pengutan liar ini. Pertayaan penelitian dalam skripsi ini adalah Bagaimana peran dan fungsi Ombudsman Perwakilan Aceh dalam Pemberantasan Tindak Pidana Pungutan Liar Di Kota Banda Aceh yang kedua Apa saja kendala yang dihadapi Oleh Ombudsman Perwakilan Aceh dalam Pemberantasan Tindak Pidana Pungutan Liar Di Kota Banda Aceh dan yang ketiga Bagamaimana Tindak Pidana Pungutan Liar Dilihat dari Hukum Islam. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui mengetahui Untuk mengetahui peranan Ombudsman dalam pemberantasan tindak pidana pungutan liar di Kota Banda Aceh dan Untuk mengetahui kendala yang dihadapi oleh Ombudsman dalam pemberantasan tindak pidana pungutan liar di Kota Banda Aceh. Dengan menggunakan metode Field reseacrh dan menggunakan data-data deskriptif, penelitian ini bersifat deskriptif analisis yang bertujuan untuk menjelaskan data tentang peran Ombusman dianalisis dengan teori dalam Hukum Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penjelasan mengenai tinjauan hukum islam terhadap peran ombudsman RI perwakilan Aceh dalam pemberantasan tindak pidana pungutan liar di kota Banda Aceh ini sudah ada spesifik dalam hukum positif, namun dalam Hukum Pidana Islam belum ada hukuman khusus mengenai tindak pidana main hakim sendiri. Sehingga melihat dari penjelasan riswah dan al-maksu melakukan jarimah dan melakukan pemerasan. Dari paparan di atas dapat disimpulkan bahwa hukuman terhadap pelaku pengumutan liar adalah ta’zir yaitu hukuman atau sanksi yang di jatuhkan oleh penguasa atau ulil amri.