Izin Suami Terhadap Kepemilikan Harta Istri Yang Bekerja (Studi Perbandingan Pendapat Muhammad bin Shalih Al-‘Utsaimin dan Yusuf Al-Qaradhawi)

Pada realita saat ini kita jumpai banyak istri yang memiliki ambisi untuk bekerja dengan berbagai alasan, baik untuk menunjang ekonomi agar sesuai dengan gaya hidup, sebagai tabungan, atau untuk tujuan aktualisasi ilmu. Dalam kasus seperti ini, kebolehan istri mencari penghasilan adalah tergantung pada izin yang diberikan oleh suami. Permasalahan dalam skripsi ini yaitu adakah kedudukan izin dari suami menunjukkan bahwa harta hasil kerja istri adalah milik suami atau harta tersebut adalah milik istri secara utuh dengan melihat kepada pendapat kedua tokoh terkait, yaitu Muhammad bin Shalih al-‘Utsaimin dan Yusuf al-Qaradhawi. Penulis memakai metode pendekatan kepustakaan (library research) untuk melihat pendapat terkait dalam kitab rujukan yang valid dan memberikan analisa terkait relevansi pendapat kedua tokoh dalam penerapannya. Hasil dari penelitian ini menunjukkan pendapat Muhammad bin Shalih al-‘Utsaimin bahwa izin yang diberikan suami menentukan adanya hak suami dalam harta hasil kerja istri, sedangkan menurut Yusuf al-Qaradhawi izin suami tidak menjadikan harta penghasilan istri terbagi kepada suami, melainkan harta tersebut adalah milik istri sepenuhnya. Adapun terkait relevansi kedua pendapat, penulis merujuk kepada hukum positif, yaitu dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 pasal 35 dan 36, bahwa setiap harta yang diperoleh dalam masa perkawinan menjadi harta bersama dan dapat dipergunakan oleh suami maupun istri sesuai dengan yang disepakati. Dan ini sejalan dengan pendapat Muhammad bin Shalih al-‘Utsaimin, sehingga penulis menyimpulkan dari segi penerapan pendapat ini lebih relevan pada masa kini.