Kepatuhan Pengecer Pupuk Bersubsidi terhadap Harga eceran Tertinggi Menurut Persfektif Tas’ir Al-Jabari (Studi penelitian di Kecamatan Mutiara Kabupaten Pidie)

Kepatuhan merupakan suatu tindakan untuk mematuhi, patuh terhadap perintah, larangan, atau peraturan yang ditentukan. Sebagai pengecer pupuk bersubsidi mempunyai kewajiban untuk mematuhi peraturan yang ditelah ditetapkan oleh pemerintah terhadap penjualan pupuk bersubsidi yang merupakan pupuk yang pengadaan dan penyalurannya ditataniaga dengan harga eceran tertinggi (HET). Di dalam fiqh muamalah terdapat suatu konsep penetapan harga yang disebut Tas’ir al-Jabari yaitu harga komoditi barang di pasar yang ditetapkan pemerintah setelah mempertimbangkan modal dan keuntungan bagi pedagang dan keadaan ekonomi masyarakat. Pada penelitian ini, penulis tertarik untuk mengkaji bagaimana kepatuhan pengecer pupuk bersubsidi terhadap harga eceran tertinggi yang ditetapkan pemerintah dan apakah sudah sesuai dengan konsep tas’ir al-jabari. Metode penelitian yang penulis gunakan adalah metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam penetapan harga eceran tertinggi pupuk bersubsidi terdapat perbedaan harga yang mana lima pengecer menjual pupuk bersubsidi dengan harga yang lebih tinggi dari harga yang semestinya, mereka mengambil keuntungan dari penjualan pupuk bersubsidi pada konsumen dengan jumlah Rp.26.000 sampai Rp.50.000 per zak. Tingkat kepatuhan pengecer di Kecamatan Mutiara tergolong rendah, mereka menjual pupuk di atas harga eceran tertinggi dengan berbagai alasan seperti banyaknya petani yang membeli pupuk subsidi secara eceran di bawah 50 kg (tidak sampai 1 zak) sehingga harganya akan berpengaruh dikarenakan adanya biaya penyusutan pupuk dan biaya plastik. Secara mekanisme penetapan harga pupuk bersubsidi di Kecamatan Mutiara masih sejalan dengan tujuan tas’ir al-jabari yakni untuk menstabilkan harga. Tetapi faktanya, pengecer kurang menaati ketentuan harga eceran tertinggi dan menjual pupuk bersubsidi dengan harga lebih tinggi tanpa persetujuan dari petani, sehingga merugikan salah satu pihak dan tidak tercapainya kemaslahatan bersama.