Peran Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Dalam Menanggulangi Judi Online

Judi online adalah permainan yang memasang taruhan uang menggunakan media online atau internet. Judi online pada hakikatnya dapat menyebabkan seseorang mengalami kecanduan, gangguan kesehatan mental, penurunan taraf ekonomi hingga peningkatan kriminalitas. Salah satu cara memberantas perjudian online di Indonesia terutama di Provinsi Aceh dengan syariat Islam adalah dengan menerapkan aturan hukum melalui peranan (Majelis Permusyawaratan Ulama) Aceh dalam menanggulangi judi online sebagaimana yang tertera dalam Fatwa MPU Aceh Nomor 01 Tahun 2016 tentang Judi Online. Tujuan penelitian ini untuk menjelaskan mengenai peran dan hambatan MPU dalam menanggulangi judi online di Aceh. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif menggunakan pendekatan field research digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah yang ada di lapangan dengan teknik purposive sampling. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa peran Aktif dari Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh dalam menanggulangi judi online di Aceh antara lain yaitu pertama, MPU Aceh berperan mengeluarkan fatwa tentang judi online. Kedua, mengadakan sosialisasi menggunakan media cetak (koran, stiker, baliho, spanduk dan brosur), media elektronik seperti radio serambi dan TVRI dan media sosial (website resmi MPU Aceh, Instagram, Twitter dan Facebook). Ketiga, mengadakan program kajian dakwah dan tausiyah. Keempat, memberikan nasihat dan mencari solusi dalam menanggulangi judi online dan kelima memberikan saran dan masukan kepada pemerintah. Selanjutnya hambatan Eksternal yang dihadapi MPU Aceh dalam menanggulangi judi online yaitu pertama, mendapatkan komentar negatif dari beberapa masyarakat. Kedua, sulit mengedukasi masyarakat akan bahasa judi online. Ketiga, masih sulit memperluas penerapan fatwa judi online. Keempat, game dianggap sebagai e-sport ditingkat nasional, sedangkan di Aceh dilarang. Kelima, MPU Aceh memiliki hak mengeluarkan fatwa namun tidak memiliki hak untuk mengeksekusi.