Hambatan Rendahnya Partisipasi Penyandang Disabilitas dalam Pemilu 2019 Berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 (Studi Kasus Kota Banda Aceh)

Partisipasi pemilih difabel pada pemilu di kota Banda Aceh setiap tahunnya masih rendah. Pilkada tahun 2017, partisipasi pemilih penyandang disabilitas juga relative rendah hanya mencapai 52%. Sebagai salah satu indicator kualitas dalam pe-milu penting untuk membahas masalah partisipasi politik, khususnya partisipasi pemilih penyandang disabilitas. Pertanyaan penelitian dalam skripsi ini adalah Apakah faktor faktor hambatan rendahnya partisipasi penyandang disabilitas dalam Pemilu 2019 di Kota Banda Aceh, dan bagaimanakah mekanisme pelaksanaan hak pilih bagi penyand-ang disabilitas dalam Pemilu 2019 di Kota Banda Aceh berdasarkan Pasal 5 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017. Dalam penelitian ini penulis menggunkan kan metode analisis deskriptif. Dari hasil penelitian ini ditemukan faktor faktor hambatan yang dihadapi oleh penyandang disabilitas yaitu kurang optimalnya kerja KIP dalam praktek dila-pangan, baik dalam hal sarana dan prasarana maupun dalam pelaksanaan dilapangan, fasilitas pada pemilu tersebut tidak ada perbedaan antara penyandang disabilitas dengan orang biasa semuanya normal sosialisasi tidak dipahami oleh penyandang disabilitas, kurang jelasnya sosialisasi yang KIP Kota Banda Aceh lakukan dan penyandang disab-ilitas tidak bisa menjangkau lokasi TPS yang mungkin bisa dikatakan sulit untuk dilalui oleh penyandang disabilitas dari rumah, karena lokasi pencoblosan sehingga sulit jika penyandang disabilitas khususnya tuna netra untuk menjangkau TPS sendiri tanpa di temani oleh saudara atau tetangga. Faktor hambatan yang dihadapi KIP Kota Banda Aceh yaitu fasilitas yang tidak mencukupi dan dana terbatas. KIP Kota Banda Aceh melakukan pendataan dan melakukan program sosialisasi dalam bentuk worshop pem-bekalan dan simulasi. Sosialisasi yang dilakukan KIP Kota Banda Aceh kurang jelas sosialisasinya. Informasi yang telah disampaikan dalam sosialisasi tersebut banyak yang tidak tersampaikan kepada penyandang disabilitas, dikarenakan minimnya anggaran. Dapat disimpulkan bahwa mekanisme pelaksanaan pemilu penyandang disabilitas pada pemilu 2019 di kota Banda Aceh masih belum sesuai sebagai mestinya.