Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Bebas Terhadap Pelaku Pemerkosaan Anak (Studi Kasus Terhadap Putusan Mahkamah Syar’iyah Aceh Nomor 22/JN/2021/MS.Aceh)

Pemerkosaan terhadap anak merupakan jarimah yang semakin marak terjadi di Aceh. Hal tersebut dibuktikan dengan meningkatnya kasus yang ditangani Mahkamah Syar’iyah Aceh. Pada kasus pemerkosaan terhadap anak sering terjadi kontroversial dari kalangan Lembaga Swadya Masyarakat serta masyarakat umum terkait dasar pertimbangan hakim terhadap putusan tersebut sehingga terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan. Oleh karena itu, pokok masalah kajian ini adalah bagaimana dasar pertimbangan hakim Mahkamah Syar’iyah Aceh No.22/JN/2021.MS.Aceh dalam memberikan putusan bebas dan tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap putusan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dasar pertimbangan yang dipakai oleh hakim sehingga membebaskan terdakwa. Putusan tersebut belum memberikan rasa keadilan kepada korban yang masih dikategorikan sebagai anak tapi sudah mengalami kekerasan seksual. Pada kajian ini menggunakan pendekatan penelitian normatif dan menggunakan jenis penelitian kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa pada perkara No.22/JN/2021/MS.Aceh tentang pemerkosaan terhadap anak bahwa majelis hakim tidak menemukan adanya fakta hukum kalau Terdakwa adalah sebagai pelaku jarimah sebagaimana dalam dakwaan. Oleh karena itu, Mahkamah Syar’iyah Aceh berpendapat tidak tepat bukti petunjuk diterapkan dalam kasus ini, karena tidak ada satu buktipun yang menunjukan kesalahan yang dilakukan Terdakwa. Hal tersebut menjadikan majelis hakim Mahkamah Syar’iyah Aceh berpendapat nihil dan tidak mencerminkan rasa keadilan bagi korban anak karena setiap anak memiliki hak-hak yang dijamin oleh Undang- Undang No 35 Tahun 2014. Dalam hukum pidana Islam menegaskan tentang keharusan supaya hukum ditegakkan dengan seadil-adilnya sesuai dengan fakta hukum. Namun, jika hakim mendapatkan keraguan disebabkan kurangnya bukti atau kaburnya fakta hukum maka terdakwa harus dibebaskan karena tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah.