Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Pengancaman Dan Kekerasan Dalam Pasal 335 Ayat 1 Angka 1 KUHP (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor: 1/Pid.S/2022/Pn Bna)

Nurhaliza, 190106001 (2023) Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Pengancaman Dan Kekerasan Dalam Pasal 335 Ayat 1 Angka 1 KUHP (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor: 1/Pid.S/2022/Pn Bna). Other thesis, UIN Ar-Raniry Fakultas Syariah dan Hukum.

[thumbnail of Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Pengancaman Dan Kekerasan Dalam Pasal 335 Ayat 1 Angka 1 KUHP (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor: 1/Pid.S/2022/Pn Bna)] Text (Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Pengancaman Dan Kekerasan Dalam Pasal 335 Ayat 1 Angka 1 KUHP (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor: 1/Pid.S/2022/Pn Bna))
Nurhaliza, 190106001, FSH, IH.pdf - Published Version
Available under License Creative Commons Attribution.

Download (4MB)

Abstract

Skripsi ini berjudul Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pengancaman dan kekerasan dalam Pasal 335 Ayat 1 KUHP (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor: 1/Pid.S/2022/PN BNA). Adapun rumusan masalah penelitian ini, pertama, Bagaimana penerapan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pengancaman dalam pasal 335 ayat 1 angka 1 KUHP, kedua, Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana pengancaman dalam pasal 335 ayat 1 angka 1 KUHP (Studi putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor:1/Pid.S/2022/PN BNA). Pendekatan yang digunakan adalah yuridis-normatif, untuk mengkaji kaidah-kaidah atau norma-norma yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun hasil penelitian ini, pertama, Penerapan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pengancaman dalam Pasal 335 Ayat 1 angka 1 menuai pro dan kontra untuk memberikan efek jera kepada pelaku tindak pengancaman, dikarenakan didalam pasal ini terdapat kalimat “perbuatan tidak menyenangkan” sehingga pasal ini dianggap multi tafsir atau terlalu umum, maka Mahkamah Konstitusi selaku penguji Undang-Undang melakukan perubahan terhadap Pasal 335 ayat (1) KUHP harus berdasarkan kepada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PUU-XI/2013. Kedua, Pertimbangan hakim pada (Putusan Nomor 1/Pid.S/2022/PN BNA) telah terbukti sahnya melakukan tindak pidana pengancaman berdasarkan keterangan saksi dan alat bukti yang nyata sehingga meyakinkan Hakim untuk menjatuhkan pidana.

Item Type: Thesis (Other)
Subjects: 000 Computer Science, Information and System
Divisions: Fakultas Syariah dan Hukum > S1 Ilmu Hukum
Depositing User: Nurhaliza Nurhaliza
Date Deposited: 14 Jun 2023 02:53
Last Modified: 14 Jun 2023 02:53
URI: https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/29784

Actions (login required)

View Item
View Item