Penerapan Pidana Denda Sebagai Pengganti Kurungan Dalam Tindak Pidana Korupsi Di Kejaksaan Negeri Banda Aceh

Tindak pidana korupsi telah diatur dalam Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pada Pasal 2 ayat (1), namun Undang-undang ini belum terdapat lamanya pidana penjara pengganti denda. Penetapan lamanya pidana penjara pengganti saat ini mengacu pada Pasal 30 dan 31 KUHP. Tujuan penulisan skripsi ini untuk menjelaskan pelaksanaan pidana denda pengganti kurungan dalam tindak pidana korupsi, perbedaan jenis pidana terhadap terdakwa tindak pidana korupsi di kejaksaan negeri Banda Aceh dan tinjauan teori pemidanaan terhadap pilihan jenis pidana yang dilakukan oleh terpidana korupsi di kejaksaan negeri banda aceh. Dalam penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif penelitian ini dilakukan dengan pendekatan study pustaka, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, pelaksanaan pidana denda dalam tindak pidana korupsi dilakukan oleh jaksa dan dapat di eksekusi apabila panitera sudah mengirimkan salinan surat putusan kepadanya. perbedaan yang dipilih oleh terdakwa tindak pidana korupsi terutama dalam pembayaran denda dalam berbagai putusan penjatuhan pidana untuk membayarkan sejumlah denda dengan pidana pengganti denda yaitu pidana kurungan “subsidair” atau dengan “ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan diganti dengan pidana kurungan”. Dalam teori pemidanaan terhadap pilihan jenis pidana yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana korupsi menggunakan teori gabungan dikarenakan teori ini mengandung unsur pembalasan dan pencegahan yang bertujuan untuk memberikan efek jera ketika mencoba mencegah kejahatan yang sama.