Gerakan Perempuan dan Qanun Jinayat di Provinsi Aceh (Studi Kasus: Klausul Pelecehan dan Kekerasan Seksual Tahun 2015-2019)

Fazil Rinaldi, 170801125 (2023) Gerakan Perempuan dan Qanun Jinayat di Provinsi Aceh (Studi Kasus: Klausul Pelecehan dan Kekerasan Seksual Tahun 2015-2019). Other thesis, UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

[thumbnail of membahas tentang Gerakan Perempuan dalam mendorong Revisi Qanun Jinayat Di Provinsi Aceh] Text (membahas tentang Gerakan Perempuan dalam mendorong Revisi Qanun Jinayat Di Provinsi Aceh)
Fazil Rinaldi, 170801125, FISIP, IP..pdf - Published Version
Available under License Creative Commons Attribution.

Download (3MB)

Abstract

Gerakan perempuan dalam mendorong revisi qanun jinayat perihal pelecehan dan kekerasan seksual di Aceh telah memperjuangkan kesempatan dan kesejahteraan perempuan saat berhadapan dengan hukum. Qanun Jinayat bertujuan untuk menciptakan keadilan, kesejahteraan, memperbaiki keadaan manusia, mencegah dari kemaksiatan, menuntun dan memberi petunjuk dari kesesatan dan sebagai salah satu bentuk rasa cinta seorang hamba kepada Allah dalam menjalankan perintah-Nya.Namun disisi lain penerapan Qanun Jinayat tersebut sangat tidak berpihak pada kaum perempuan, karena perempuan selalu menjadi korban kekerasan dan diskriminasi.Menyadari hal tersebut Gerakan Perempuan Aceh melakukan upaya dalam mendorong pemerintah untuk meninjau ulang dan merevisi Qanun Jinayat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui eksistensi, dampak dan tantangan gerakan perempuan terhadap revisi qanun jinayat perihal pelecehan dan kekerasaan seksual yang terjadi tahun 2015-2019. Dalam pelaksanaan penelitian ini menggunakan teori Sosial
Movement dan women movement dengan metode penelitian kualitatif berupa wawancara dan observasi lapangan. Bentuk gerakan perempuan dalam mendorong revisi Qanun jinayat perihal pelecehan dan kekerasaan seksual dilakukan dengan cara riset, media rilis, diskusi, advokasi ke pemerintah dan pendampingan awal masyarakat. Strategi gerakan Perempuan tersebut mampu mendorong Qanun Jinayat perihal pelecehan dan kekerasaan seksual masuk ke dalam program legislasi prioritas pada tahun 2022. Meski sejauh ini gerakan perempuan masih terhambat oleh budaya patriarki dan pasifnya kesadaran perempuan rural di Aceh. Pemerintah yang bertanggung jawab dalam menyusun, mengesahkan, merevisi Qanun Jinayat untuk kedepannya lebih mempertimbangkan hak hak perempuan.kemudian untuk gerakan perempuan Aceh (BSUIA, RPuK, SP Aceh, dan Flower Aceh) terus menyuarakan dan membantu pemerintah dalam penyadaran dengan cara masing- masing.Kata Kunci : Gerakan Perempuan, Qanun Jinayat, Pelecehan dan Kekerasan Seksual.

Item Type: Thesis (Other)
Subjects: 200 Religion (Agama)
300 Sociology and Anthropology (Sosiologi dan Antropologi) > 302 Interaksi sosial
Divisions: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan > S1 Ilmu Politik
Depositing User: Fazil Rinaldi
Date Deposited: 16 Jun 2023 02:57
Last Modified: 16 Jun 2023 02:57
URI: https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/29875

Actions (login required)

View Item
View Item